[{"_1":2,"_119":-5,"_120":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","a06852e9-6728-40cd-9b7d-f281227ef456","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_115":116,"_117":118},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":81,"_82":-5,"_83":84,"_85":86,"_87":-5,"_88":89,"_90":86,"_91":86,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":-5,"_113":114},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Parigi Moutong Nomor 29 Tahun 2005 tentang Pembentukan Desa Definitif","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Parigi Moutong Nomor 29 Tahun 2005","number","29","year","2005","published_date","2005-09-12","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68,71],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"6dae769c-3e39-47e7-8eb0-7359ca54dd11","Pemerintahan Desa",{"_54":72,"_55":73,"_57":-5},"83cf7aa3-07dc-4292-9807-b06fe839e651","Pembentukan Lembaga Negara","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong","place_of_enactment","Parigi","theme","Pembentukan Desa Definitif","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

DESA DEFINITIF-pembentukan
2005
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 29, LD.2005/No. 34 SERI D NOMOR 10, TLD No. 36
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pembentukan Desa Definitif
ABSTRAK:	\n \n bahwa pembentukan desa berdasarkan hasil pemekaran, merupakan\r\nsuatu keharusan untuk menyahuti aspirasi yang berkembang dari\r\nmasyarakat dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan,\r\npemerataan pembangunan dan pelayanan guna menjamin kesejahteraan\r\nmasyarakat;\r\nbahwa dengan memperhatikan hal tersebut diatas dan perkembangan\r\nkemampuan ekonomi, potensi wilayah, sosial budaya, sosial politik,\r\njumlah penduduk, luas wilayah serta volume kegiatan dalam bidang\r\npemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, sehingga dapat\r\nmemperlancar pelaksanaan tugas-tugas pelayanan umum, maka perlu\r\ndilakukan Pembentukan Desa Definitif di Kabupaten Parigi Moutong;\r\nbahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa Definitif; \n UU No. 10 Tahun 2002; UU No. 10 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan PP Pengganti UU No. 3 Tahun 2005; UU No. 33 Tahun 2004; PP No. 76 Tahun 2001; Perda Kabupaten Parigi Moutong Nomor 1 Tahun 2004 \n Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Pembentukan Desa Definitif dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang pembentukan, batas wilayah dan luas wilayah; jumlah penduduk; kewenangan desa. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 12 September 2005. \n 9 Halaman, Penjelasan: 2 Hlm. \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini dibentuk dengan tujuan untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, pemerataan pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat di Kabupaten Parigi Moutong melalui pembentukan desa-desa definitif. Latar belakang pembentukan desa-desa definitif ini adalah adanya peningkatan jumlah penduduk dan perkembangan wilayah yang strategis dari segi politik, ekonomi, dan sosial budaya di beberapa kecamatan.

Peraturan ini membentuk desa-desa definitif baru di beberapa kecamatan, yaitu:

Desa Lobu di Kecamatan Moutong
Desa Pandelalap di Kecamatan Moutong
Desa Santigi di Kecamatan Bolano Lambunu
Desa Persatuan Sejati di Kecamatan Bolano Lambunu
Desa Sumber Agung di Kecamatan Tomini
Desa Ogotion di Kecamatan Tomini
Desa Bugis di Kecamatan Tomini
Desa Dongkalan di Kecamatan Tomini
Desa Kasimbar Barat di Kecamatan Kasimbar
Desa Kasimbar Selatan di Kecamatan Kasimbar
Desa Pakareme di Kecamatan Sausu

Peraturan ini menetapkan batas-batas wilayah dan luas wilayah masing-masing desa definitif yang baru dibentuk. Pembentukan desa-desa definitif ini mengakibatkan pengurangan luas wilayah desa-desa induk. Selain itu, peraturan ini juga mengatur kewenangan desa yang mencakup kewenangan berdasarkan asal-usul desa, kewenangan yang belum dilaksanakan oleh Daerah dan Pemerintah, serta tugas pembantuan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan/atau Pemerintah Kabupaten.

","transitional_provisions","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL REGULATION OF PARIGI MOUTONG REGENCY
NUMBER 29 OF 2005
on
ESTABLISHMENT OF DEFINITIVE VILLAGES

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF PARIGI MOUTONG,

Considering / Whereas :

that the establishment of villages based on the results of expansion is a necessity to respond to the developing aspirations of the community in order to improve the implementation of government, equitable development and services to ensure the welfare of the community;
that by taking into account the above and the development of economic capacity, regional potential, socio-cultural, socio-political, population, area and volume of activities in the fields of government, development and community, so as to facilitate the implementation of public service tasks, it is necessary to establish Definitive Villages in Parigi Moutong Regency;
that based on the considerations as referred to in letters a and b, it is necessary to form a

","pdf_url","/proxy/pdf?id=a06852e9-6728-40cd-9b7d-f281227ef456","actionData","errors"]