[{"_1":2,"_130":-5,"_131":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","a0647622-c846-489a-a7f3-b5f2a921690b","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_126":127,"_128":129},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_77":78,"_79":80,"_81":82,"_83":84,"_85":-5,"_86":87,"_88":89,"_90":-5,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":116,"_117":118,"_119":120,"_121":122,"_123":-5,"_124":125},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Maros Nomor 9 Tahun 2002 tentang RETRIBUSI IZIN USAHA PERIKANAN","short_title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Maros Nomor 9 Tahun 2002","number","9","year","2002","published_date","2002-07-10","effective_date","status_id","89192b77-602e-484c-89df-4fd3166b732a","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Tidak Berlaku","description","Peraturan yang sudah tidak berlaku karena dicabut, diubah, atau habis masa berlakunya","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68,71,74],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"54d08c24-6ebe-45ac-aceb-ef774a10c175","Badan Usaha & Perdagangan",{"_54":72,"_55":73,"_57":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah",{"_54":75,"_55":76,"_57":-5},"a3c8f203-62f2-47fa-bb81-22685d3d2105","Perizinan & Pelayanan Publik","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Maros","place_of_enactment","Turikale","theme","RETRIBUSI IZIN USAHA PERIKANAN","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

RETRIBUSI-IZIN-USAHA-PERIKANAN
2002
Peraturan Daerah (Perda) NO. 9, Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2001 Nomor 34
Peraturan Daerah (Perda) TENTANG RETRIBUSI IZIN USAHA PERIKANAN
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa untuk kelangsungan pemanfaatan sumber daya perikanan secara berdaya guna dan berhasil guna, maka perlu dilakukan kegiatan pengendalian, pembinaan dan pelestarian dalam bentuk tindakan preventif dan pemberi izin;\r\nb. bahwa untuk maksud tersebut di atas, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah. \n 1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah di Sulawesi (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822);\r\n2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 Tentang Pengairan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 1974 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3046);\r\n3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);\r\n4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3225);\r\n5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 Tentang Ketentuan-Ketetuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3215);\r\n6. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1985 Tentang Perikanan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara 3299);\r\n7. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);\r\n8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3849);\r\n9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3859);\r\n10. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1990 Tentang Usaha Perikanan (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3708);\r\n11. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);\r\n12. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090);\r\n13. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 Tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);\r\n14. Keputusan Presiden Nomor 39 Tahun 1980 tentang Penghapusan Jaringan Trawl;\r\n15. Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 1982 tentang Pengembangan Budidaya Laut di Perairan Indonesia;\r\n16. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 Tentang Teknis Penyusunan Perundang-Undangan dan Bentuk Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3347);\r\n17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 Tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;\r\n18. Keputusan Bersama Menteri Dalam dan Menteri Negara Pengawasan Pembangunan dan Lingkungan Hidup Nomor 23 Tahun 1979; Kep. 002/MNPPLH/2/1979 Tentang Instansi Pengelola Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Daerah;\r\n19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 48 Tahun 2000 Tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten dan Kota;\r\n20. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonom Daerah Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Teknik Penyusunan dan Materi Muatan Produk-Produk Hukum Daerah;\r\n21. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonom Daerah Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Bentuk Produk-Produk Hukum Daerah;\r\n22. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonom Daerah Nomor 23 Tahun 2001 Tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;\r\n23. Surat Keputuan Menteri Pertanian Nomor 01/Kpts/Um/1/1975 tentang Pembinaan Kelestarian Kekayaan yang terdapat dalam Sumber Daya Perikanan Indonesia;\r\n24. Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 607/Kpts/Um/9/1976 tentang Jalur-Jalur Penanggkapan Ikan;\r\n25. Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 473/Kpts/Um/7/1982 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengembangan Budidaya Laut di Perairan Indonesia;\r\n26. Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 815/Kpts/IK.120/11/90 tentang Perizinan Usaha Perikanan;\r\n27. Instruksi Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Negara Pengawasan Pembangunan dan Lingkungan Hidup Nomor 22 Tahun 1978 002/PPLH Tahun 1978 tentang Pemeliharaan Kelestarian dalam Penanggulangan;\r\n28. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 1 Tahun 1989 Tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Maros (Lembaran Daerah Tahun 1989 Nomor 6). \n BAB I KETENTUAN UMUM\r\nBAB II MAKSUD DAN TUJUAN\r\nBAB III NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI\r\nBAB IV GOLONGAN RETRIBUSI\r\nBAB V CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA\r\nBAB VI PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF\r\nBAB VII STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI\r\nBAB VIII WILAYAH PEMUNGUTAN\r\nBAB IX MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG\r\nBAB X TATA CARA PEMUNGUTAN\r\nBAB XI SANKSI ADMINISTRASI\r\nBAB XII TATA CARA PEMBAYARAN\r\nBAB XIII TATA CARA PENAGIHAN\r\nBAB XIV PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI\r\nBAB XV KETETNUAN PIDANA\r\nBAB XVI KETENTUAN PENYIDIKAN\r\nBAB XVII KETENTUAN PENUTUP \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Juli 2002. \n 10 \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 1992 tentang Perubahan Yang Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor Nomor 9 Tahun 1985 tentang Ketentuan Ijin Usaha Kepariwisataan di Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor (Lembaran Daerah Tahun 1992 Nomor 15 Seri B).","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Retribusi Izin Usaha Jasa Pariwisata di Kabupaten Bogor. Latar belakang ditetapkannya peraturan ini adalah untuk menunjang pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan usaha pariwisata, sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 4 Tahun 2000 tentang Pengelolaan Usaha Pariwisata.

Tujuan dari peraturan ini adalah untuk memungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan pemberian izin pengusahaan jasa pariwisata. Retribusi ini digolongkan sebagai retribusi perizinan tertentu. Obyek retribusi adalah setiap pelayanan pemberian izin usaha jasa pariwisata, dan subyek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin usaha jasa pariwisata.

Retribusi diukur berdasarkan jenis usaha dan sertifikasi. Prinsip penetapan tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin, termasuk biaya pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan. Struktur tarif retribusi ditetapkan untuk berbagai jenis usaha jasa pariwisata, seperti Jasa Biro Perjalanan Wisata, Agen Perjalanan Wisata, Usaha Jasa Pramuwisata, Usaha Jasa Konvensi Perjalanan Insentif dan Pameran, Jasa Impresariat, Jasa Konsultan Pariwisata, dan Jasa Informasi Pariwisata. Tarif retribusi untuk balik nama izin usaha jasa pariwisata ditetapkan sebesar 50% dari tarif retribusi awal.

Retribusi terutang dipungut di wilayah daerah dan harus dibayar pada saat SKRD diterima. Masa retribusi izin sama dengan masa izin baru atau perpanjangan. Peraturan ini juga mengatur tentang pendaftaran dan pendataan wajib retribusi, penerbitan SKRD, tata cara pembayaran, dan penagihan retribusi.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","1. Apabila wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar.\n2. Apabila STRD tidak dilunasi dalam jangka waktu 2 bulan, dikenakan sanksi administrasi berupa penangguhan izin.\n3. Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah, diancam pidana kurungan paling lama 6 bulan atau denda paling banyak 4 kali jumlah retribusi yang terutang.","revokes",[],"revoked_by",[101],{"_102":103,"_104":105,"_36":106},"text","PERDA Kab. Maros No. 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/48292/perda-kab-maros-no-2-tahun-2012","f51cf69d-706e-446e-8f36-f8041ce0179f","partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

BOGOR REGENCY REGULATION
NUMBER 9 OF 2002
CONCERNING
LEVY FOR TOURISM SERVICE BUSINESS PERMIT

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF BOGOR,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering:

that with the enactment of Bogor Regency Regulation Number 4 of 2000 concerning the Management of Tourism Business which regulates tourism business permits, supporting facilities are needed for the guidance, regulation, control and supervision of activities;
that based on the considerations as referred to in letter a, it is necessary to establish a Regional Regulation concerning the Levy for Tourism Service Business Permit;

In view of:

Law Number 14 of 1950, concerning Regional Government of Regencies within West Java (State Gazette Number 8 of 1950);
Law Number 8 of 1981 concerning the Criminal Procedure Code (State Gazette of 1981 Number 76, Supplement to the State Gazette

","pdf_url","/proxy/pdf?id=a0647622-c846-489a-a7f3-b5f2a921690b","actionData","errors"]