[{"_1":2,"_121":-5,"_122":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","a05de5f5-c040-4157-9142-7a143486fb93","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_117":118,"_119":120},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":81,"_82":-5,"_83":84,"_85":86,"_87":-5,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":-5,"_115":116},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Sukoharjo Nomor 3 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Perparkiran","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sukoharjo Nomor 3 Tahun 2024","number","3","year","2024","published_date","2024-03-08","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68,71],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"9f8e0348-e454-4767-afe0-258145c0963d","Lalu Lintas & Prasarana Jalan",{"_54":72,"_55":73,"_57":-5},"d67c4605-d5de-4825-91ac-8b25d478786c","Transportasi Darat, Laut & Udara","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Sukoharjo","place_of_enactment","Sukoharjo","theme","Penyelenggaraan Perparkiran","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

penyelenggaraan Perparkiran
2024
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 3, LD.2024/NOMOR.3
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Penyelenggaraan Perparkiran
ABSTRAK:	\n \n bahwa peningkatan pelayanan kepada masyarakat di\r\nbidang transportasi dapat mendukung aktivitas\r\nperekonomian dan pemerataan pembangunan di\r\nDaerah sehingga kesejahteraan masyarakat\r\nsebagaimana termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang\r\nDasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dapat\r\ntercapai; bahwa dalam mewujudkan peningkatan pelayanan\r\nkepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam\r\nhuruf a, perlu dilakukan penertiban arus lalu lintas\r\ndalam menata sistem perparkiran yang berorientasi\r\nkepada kenyamanan dan keamanan bagi pengguna\r\njasa perparkiran; bahwa untuk memberikan arah, landasan dan\r\nkepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat\r\ndalam penyelenggaraan perparkiran, maka diperlukan\r\npengaturan tentang penyelenggaraan perparkiran; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana\r\ndimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu\r\nmenetapkan Peraturan Daerah tentang\r\nPenyelenggaraan Perparkiran; \n Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara \r\nRepublik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023; Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 9 Tahun 2022; \n Di dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Ketentuan Umum, Kewenangan Pemerintah Daerah, Fasilitas Parkir Untuk Umum, Fasilitasi Parkir Angkutan Barang, Petugas parkir dan Pengguna Jasa Parkir, Ganti Kerugian, Sistem Informasi Perparkiran, Pembangunan dan Pengembangan Lokasi Parkir, Ketentuan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pembinaan dan Pengawasan, Pendanaan dan Ketentuan Penutup \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Maret 2024. \n 32 hlm \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 9 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perhubungan (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 309).","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang penyelenggaraan perparkiran di Kabupaten Sukoharjo. Latar belakangnya adalah peningkatan pelayanan transportasi untuk mendukung perekonomian dan pembangunan daerah, serta penertiban sistem perparkiran. Tujuannya adalah mewujudkan pelayanan parkir yang aman, tertib, lancar, dan terpadu, serta transparansi penerimaan pendapatan asli daerah.

Kewenangan Pemerintah Daerah: Pemerintah Daerah berwenang menyusun kebijakan parkir, menyelenggarakan tempat parkir, memungut pajak dan retribusi, memberikan izin penyelenggaraan parkir, serta melakukan pembinaan dan pengawasan.

Fasilitas Parkir: Fasilitas parkir terdiri dari parkir di luar dan di dalam ruang milik jalan, yang dapat diselenggarakan secara tetap atau insidental. Parkir di luar ruang milik jalan dapat berupa taman parkir atau gedung parkir. Penyelenggara parkir di luar ruang milik jalan wajib memiliki perizinan berusaha dan memenuhi standar teknis. Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan pihak ketiga untuk penyelenggaraan parkir di dalam ruang milik jalan.

Fasilitasi Parkir Angkutan Barang: Pemerintah Daerah dan/atau Setiap Orang dapat menyelenggarakan fasilitasi parkir angkutan barang di luar ruang milik jalan. Fasilitas ini digunakan untuk pengawasan dan pengendalian angkutan barang.

Hak dan Kewajiban: Penyelenggara parkir wajib menyediakan tempat parkir sesuai standar, melengkapi fasilitas parkir, menjaga keamanan kendaraan, dan mengganti kerugian. Pengguna jasa parkir wajib membayar pungutan dan mematuhi rambu lalu lintas.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","1. Setiap Orang atau Badan yang melanggar ketentuan Pasal 6 ayat (1), Pasal 8 ayat (1), Pasal 12 ayat (1), Pasal 31 ayat (1), Pasal 33 ayat (1), dan Pasal 38 ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis, pembatasan kegiatan usaha, pembekuan kegiatan usaha, dan/atau pencabutan Perizinan Berusaha.\n2. Setiap Orang yang melanggar ketentuan Pasal 18 ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa penggembokan roda kendaraan bermotor dan/atau pemindahan kendaraan bermotor.\n3. Setiap Orang yang melanggar ketentuan Pasal 29 ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau paksaan pemerintah.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF SUKOHARJO
PROVINCE OF CENTRAL JAVA

REGIONAL REGULATION OF SUKOHARJO REGENCY
NUMBER 3 OF 2024
CONCERNING
PARKING MANAGEMENT

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF SUKOHARJO,

\n\n \n \n

Considering:

that improving services to the community in the field of transportation can support economic activities and equitable development in the Region so that the welfare of the community as stated in the Preamble to the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia can be achieved;
that in order to realize improved services to the community as referred to in letter a, it is necessary to control traffic flow in managing a parking system that is oriented towards comfort and security for parking service users;
that to provide direction, foundation and legal certainty to all parties involved in the parking management, it is necessary to regulate the parking management;
that based

","pdf_url","/proxy/pdf?id=a05de5f5-c040-4157-9142-7a143486fb93","actionData","errors"]