[{"_1":2,"_124":-5,"_125":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","a0541946-ab5a-49d2-8375-3befa5cd768b","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_120":121,"_122":123},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_77":78,"_79":80,"_81":82,"_83":84,"_85":-5,"_86":87,"_88":89,"_90":-5,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":116,"_117":-5,"_118":119},"title","Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 Tahun 1990 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Perusahaan Umum (Perum) Gas Negara (PGN)","short_title","Peraturan Pemerintah (PP) No. 26 Tahun 1990","number","26","year","1990","published_date","1990-07-03","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","25005e56-1478-479f-a566-310826679c75","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Pemerintah (PP)","short_name","PP","subjects",[68,71,74],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"08d47910-8898-4f93-abec-3bdaafd3376a","Investasi & Penanaman Modal",{"_54":72,"_55":73,"_57":-5},"4d737c56-8459-4de6-aa6c-23f2dd6edff8","Pertambangan & Sumber Energi",{"_54":75,"_55":76,"_57":-5},"54d08c24-6ebe-45ac-aceb-ef774a10c175","Badan Usaha & Perdagangan","tags",[],"location","Pemerintah Pusat","place_of_enactment","Jakarta","theme","Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Perusahaan Umum (Perum) Gas Negara (PGN)","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n


1990
Peraturan Pemerintah (PP) NO. 26, LN. 1990, LL Setkab : 3 HLM
Peraturan Pemerintah (PP) TENTANG Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Perusahaan Umum (Perum) Gas Negara (PGN)
ABSTRAK:	\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Juli 1990. \n \n

","regulatory_relationship","

Status Peraturan Ini

Apakah ini Peraturan Baru?
\n
Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1990 ini merupakan Peraturan Pemerintah baru pada saat ditetapkan yang mengatur tentang penambahan penyertaan modal Negara Republik Indonesia ke dalam modal Perusahaan Umum (PERUM) Gas Negara (PGN) dengan menetapkan kekayaan Negara berupa jaringan distribusi gas sebagai tambahan modal dan menentukan nilai penambahan modal tersebut.
\n
Apakah Menggantikan Peraturan Sebelumnya?
\n
Dalam teks peraturan ini tidak tercantum ketentuan yang secara tegas mencabut atau menggantikan peraturan tertentu. Peraturan ini tidak dinyatakan sebagai pengganti terhadap Peraturan Pemerintah lain secara eksplisit.
\n
Apakah Mengubah Peraturan Sebelumnya?
\n
Peraturan ini tidak memuat ketentuan yang secara langsung mengubah redaksi atau ketentuan undang-undang atau Peraturan Pemerintah lain. Namun secara material peraturan ini melaksanakan dan memperjelas implementasi penyertaan modal Negara ke dalam PERUM PGN sebagaimana landasan hukum sebelumnya, terutama berkenaan dengan perubahan bentuk PGN menjadi PERUM yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1984 dan kerangka pembinaan/peraturan perusahaan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1983 (serta perubahan terkait).
\n
Status Berlaku
\n
- Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yakni tanggal 3 Juli 1990 (Pasal 4).
- Peraturan ini disusun berdasarkan sejumlah dasar hukum, antara lain Pasal 5 ayat (2) UUD 1945, Undang-undang Nomor 19/Prp.1960 tentang Perusahaan Negara, Undang-undang Nomor 9 Tahun 1969, serta Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1983 dan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1984 (sebagai landasan transformasi PGN menjadi PERUM).
- Pelaksanaan teknis ketentuan dalam Peraturan ini diatur lebih lanjut oleh Menteri Keuangan dan Menteri Pertambangan dan Energi sesuai bidang tugas masing‑masing (Pasal 3).
\n

","scope_and_parties","policy_content","

Isi Kebijakan

Tujuan dan Latar Belakang Peraturan
\n
- Tujuan utama Peraturan Pemerintah ini adalah untuk meningkatkan dan mengembangkan kegiatan usaha PERUM Gas Negara (PGN) dengan menambah penyertaan modal Negara ke dalam modal PERUM PGN melalui pemanfaatan kekayaan Negara berupa jaringan distribusi gas.
- Latar belakangnya adalah selesainya proyek pembangunan jaringan distribusi gas sehingga diperlukan pengelolaan dan pembinaan yang efektif dan efisien terhadap hasil proyek tersebut dengan cara menjadikan bangunan jaringan distribusi gas sebagai penyertaan modal Negara ke PGN (Menimbang huruf a dan b).
\n
Kewajiban dan Hak yang Ditetapkan
\n
- Kewajiban Negara (Pemerintah): Menetapkan jaringan distribusi gas tertentu sebagai tambahan penyertaan modal Negara dan menetapkan nilainya (Pasal 1 dan Pasal 2).
- Kewajiban Menteri Keuangan dan Menteri Pertambangan dan Energi: Mengatur ketentuan pelaksanaan Peraturan Pemerintah ini, baik secara bersama maupun sendiri‑sendiri sesuai bidang tugas masing‑masing (Pasal 3).
- Hak PERUM PGN: menerima penyertaan modal berupa aset jaringan distribusi gas dan memilikinya sebagai bagian dari modal perusahaan; hak pengelolaan dan pemanfaatan aset tersebut sesuai ketentuan pembinaan dan pengawasan perusahaan.
\n
Prinsip-prinsip Utama yang Diatur
\n
- Efisiensi dan efektivitas pengelolaan aset publik—menjadikan hasil proyek sebagai modal perusahaan agar pengelolaan dan pembinaan lebih terfokus.
- Kepastian hukum dan akuntabilitas—penetapan aset dan nilai dilakukan melalui Peraturan Pemerintah dan pelaksanaan teknis diatur oleh menteri terkait.
- Pemisahan fungsi pembinaan dan pelaksanaan teknis antara kementerian yang berwenang sesuai bidang tugas.
\n
Mekanisme dan Prosedur yang Ditetapkan
\n
- Penetapan aset sebagai modal dilakukan dengan pernyataan di Pasal 1 yang menetapkan secara spesifik jaringan distribusi gas di beberapa kota sebagai tambahan penyertaan modal.
- Penentuan nilai dilakukan melalui ketetapan di Pasal 2 yang menyatakan jumlah nilai penyertaan modal sebesar Rp. 8.483.869.014,08.
- Pengaturan teknis pelaksanaan (mis. tata cara pengalihan aset, pencatatan akuntansi, pembinaan dan pengawasan setelah penyertaan) diserahkan kepada Menteri Keuangan dan Menteri Pertambangan dan Energi untuk diatur lebih lanjut (Pasal 3).
- Peraturan ini tidak merinci prosedur administratif rinci (mis. akta serah terima, penilaian teknis terperinci, atau jadwal pelaksanaan); semua hal teknis diserahkan kepada peraturan pelaksana dari menteri terkait.
\n

","transitional_provisions","

Ketentuan Peralihan dan Masa Berlaku

Masa Berlaku dan Implementasi
\n
- Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yaitu tanggal 3 Juli 1990 (Pasal 4).
- Pelaksanaan teknis atas penetapan ini akan dilakukan segera oleh instansi terkait sebagaimana diatur lebih lanjut oleh Menteri Keuangan dan Menteri Pertambangan dan Energi (Pasal 3).
\n
Ketentuan Peralihan untuk Entitas yang Sudah Ada
\n
Peraturan ini tidak memuat ketentuan peralihan yang rinci berupa jadwal atau langkah-langkah administratif yang harus ditempuh oleh PERUM PGN atau instansi lain. Namun secara implisit, aset negara yang disebutkan menjadi bagian dari modal PGN sejak berlakunya peraturan ini, sehingga PERUM PGN adalah entitas yang langsung terdampak dan harus menyesuaikan pengelolaan aset dan pembukuan modalnya.
\n
Batas Waktu Penyesuaian
\n
Tidak terdapat batas waktu penyesuaian yang ditetapkan secara eksplisit dalam Peraturan Pemerintah ini. Ketentuan mengenai jangka waktu pelaksanaan penyesuaian, jika diperlukan, berada dalam kewenangan Menteri Keuangan dan Menteri Pertambangan dan Energi untuk diatur lebih lanjut.
\n
Grandfathering Clauses (Jika Ada)
\n
Peraturan ini tidak memuat klausul \"grandfathering\" tersendiri. Namun karena peraturan ini secara langsung menetapkan bahwa kekayaan negara tertentu ditetapkan sebagai tambahan modal Negara ke dalam modal PERUM PGN, maka aset-aset yang disebutkan secara efektif \"di-grandfather\" menjadi modal PGN sejak pengundangan tanpa mensyaratkan kondisi tambahan di dalam teks peraturan ini.
\n

","sanctions","

Sanksi

Tidak mengatur sanksi

","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","

PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA

\n\n

GOVERNMENT REGULATION OF THE REPUBLIC OF INDONESIA

NUMBER 26 OF 1990

CONCERNING

ADDITION OF THE CAPITAL PARTICIPATION OF THE STATE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA INTO THE CAPITAL OF THE PUBLIC COMPANY (PERUM) GAS NEGARA (PGN)

\n\n

PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

\n\n

Considering:

a. that in order to further enhance and develop the business activities of the Public Company (PERUM) Gas Negara (PGN) it is necessary to increase the capital participation of the State of the Republic of Indonesia into the capital of that Public Company (PERUM);
b. that in connection with the completion of the project for the construction of the gas distribution network of the Public Company (PERUM) Gas Negara (PGN), there is a need for effective and efficient management and guidance of the results of that project by designating those gas distribution network buildings as an addition to the capital participation of the State of the Republic of Indonesia into the capital of the Public Company (PERUM) Gas Negara (PGN);
c. that the addition of such State capital participation needs to be stipulated by Government Regulation;

\n\n

Remembering:

\n","pdf_url","/proxy/pdf?id=a0541946-ab5a-49d2-8375-3befa5cd768b","actionData","errors"]

Status Peraturan Ini

Isi Kebijakan

Ketentuan Peralihan dan Masa Berlaku

Sanksi

PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA

GOVERNMENT REGULATION OF THE REPUBLIC OF INDONESIANUMBER 26 OF 1990CONCERNINGADDITION OF THE CAPITAL PARTICIPATION OF THE STATE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA INTO THE CAPITAL OF THE PUBLIC COMPANY (PERUM) GAS NEGARA (PGN)

Considering:

Remembering:

GOVERNMENT REGULATION OF THE REPUBLIC OF INDONESIA

NUMBER 26 OF 1990

CONCERNING

ADDITION OF THE CAPITAL PARTICIPATION OF THE STATE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA INTO THE CAPITAL OF THE PUBLIC COMPANY (PERUM) GAS NEGARA (PGN)