[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","a0524486-3875-4e9d-b999-bbbba04bd3db","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kotabaru Nomor 11 Tahun 2016 tentang Keterbukaan Informasi Publik","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kotabaru No. 11 Tahun 2016","number","11","year","2016","published_date","2016-04-19","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"ec1fd785-848f-461d-80e9-b2e90b16a6c7","Pers, Pos & Iklan","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Kotabaru","place_of_enactment","Kotabaru","theme","Keterbukaan Informasi Publik","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

informasi
2016
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 11, LD.2016/NO.11
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Keterbukaan Informasi Publik\r\n
ABSTRAK:	\n \n Bahwa dengan mendapatkan informasi warga masyarakat terdorong untuk turut serta berpartisipasi dalam pembangunan dan informasi adalah kebutuhan bagi setiap orang untuk mengembangkan diri; bahwa aparatur pemerintah selaku penyelenggara pemerintahan harus memberikan informasi public yang diperlukan masyarakat secara mudah, cepat, dan sederhana; bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pemerintahan Daerah yang terdiri atas pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah serta badan publik lainnya di Daerah merupakan badan publik yang wajib mengelola dan memberikan pelayanan informasi public; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Keterbukaan Informasi Publik. \n Dasar Hukum : Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara RepubliK Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981; Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999; Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012; Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010; Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010; Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013; Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 12 Tahun 2014. \n Peraturan Daerah ini mengatur tentang Keterbukaan Informasi Publik, dengan ruang lingkup meliputi: Ketentuan Umum; Asas Dan Tujuan; Ruang Lingkup; Informasi Yang Wajib Disediakan Dan Diumumkan; Informasi Yang Dikecualikan; Hak Dan Kewajiban Pemohon Dan Pengguna Informasi Publik Serta Hak Dan Kewajiban Badan Publik; Mekanisme Memperoleh Informasi; Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi; Komisi Informasi Kabupaten; Keberatan dan Penyelesaian Sengketa Melalui Komisi Informasi; Gugatan Kepengadilan Dan Kasasi; Ketentuan Pidana; Ketentuan Lain-Lain; dan Ketentuan Penutup. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 19 April 2016. \n 30 halaman; penjelasan 7 halaman \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap Badan Publik dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Kotabaru dan mewujudkan pemerintahan yang terbuka, transparan, bertanggung jawab, serta sesuai dengan prinsip-prinsip Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good Governance). Peraturan ini mengatur berbagai hal terkait Informasi Publik, termasuk informasi yang wajib diinformasikan atau diumumkan, informasi yang tidak boleh diinformasikan atau diumumkan, mekanisme perolehan informasi publik, dan penyelesaian sengketa terkait informasi publik.

Ketentuan Substansial:

Peraturan ini mengatur tentang:

Asas keterbukaan informasi publik, yang meliputi setiap informasi publik bersifat terbuka, pengecualian bersifat ketat dan terbatas, informasi dapat diperoleh dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana.
Tujuan keterbukaan informasi publik, termasuk menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, mendorong partisipasi masyarakat, meningkatkan peran aktif masyarakat, mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, dan meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi.
Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan oleh Badan Publik, meliputi informasi yang wajib tersedia setiap saat, informasi yang wajib diumumkan secara serta-merta, dan informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala.
Informasi yang dikecualikan, yaitu informasi yang dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual, mengungkapkan kekayaan alam daerah, merugikan ketahanan ekonomi daerah, merugikan kepentingan kerjasama daerah, mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi, mengungkap rahasia pribadi, atau memorandum antar Badan Publik yang bersifat rahasia.
Hak dan kewajiban pemohon dan pengguna informasi publik, serta hak dan kewajiban Badan Publik.
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada Badan Publik Daerah, termasuk tugas, tanggung jawab, dan wewenangnya.
Komisi Informasi Kabupaten (KIK), termasuk pengangkatan, pemberhentian, fungsi, tugas, kedudukan, dan wewenangnya.
Mekanisme keberatan dan penyelesaian sengketa melalui KIK.

\n","transitional_provisions","1. Paling lambat 3 (tiga) tahun setelah Peraturan Daerah ini diundangkan harus sudah dilakukan pengangkatan Anggota KIK.\n2. Dalam hal KIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum terbentuk, untuk penyelesaian sengketa informasi publik dapat dilaksanakan oleh Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Selatan.","sanctions","Ketentuan Pidana dalam Peraturan Daerah ini mengikuti ketentuan pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF KOTABARU
THE PROVINCE OF SOUTH KALIMANTAN

REGIONAL REGULATION OF KOTABARU REGENCY
NUMBER 11 OF 2016
ON
PUBLIC INFORMATION DISCLOSURE

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF KOTABARU,

\n\n \n \n

Considering :

that by obtaining information, community members are encouraged to participate in development and information is a necessity for everyone to develop themselves;
that government officials as administrators of government must provide public information needed by the public easily, quickly, and simply;
that based on Law Number 14 of 2008 on Public Information Disclosure, Regional Governments consisting of regional governments and regional house of representatives and other public bodies in the Region are public bodies that are required to manage and provide public information services;
that based on the considerations as referred to in letters a, b and c, it

","pdf_url","/proxy/pdf?id=a0524486-3875-4e9d-b999-bbbba04bd3db","actionData","errors"]