[{"_1":2,"_124":-5,"_125":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","a0435a26-6f20-480d-a03d-61cdb2a0a5b4","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_120":121,"_122":123},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_60":61,"_62":63,"_67":68,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":-5,"_81":82,"_83":84,"_85":-5,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":116,"_117":-5,"_118":119},"title","Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110/PMK.05/2021 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penetapan Maksimum Pencairan Penerimaan Negara Bukan Pajak","short_title","Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 110/PMK.05/2021","number","110/PMK.05/2021","year","2021","published_date","2021-08-09","effective_date","2021-08-10","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_55":52,"_56":57,"_58":59},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","5f387f21-3aa6-45f8-9d3a-4d744ce19d10","type",{"_55":61,"_56":64,"_65":66},"Peraturan Menteri Keuangan","short_name","PMK","subjects",[69],{"_55":70,"_56":71,"_58":-5},"6a29332a-5f58-415f-b967-691876bd2932","Pendapatan Non Pajak","tags",[],"location","Kementerian Keuangan","place_of_enactment","Jakarta","theme","Tata Cara Penetapan Maksimum Pencairan Penerimaan Negara Bukan Pajak","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n


2021
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) NO. 110/PMK.05/2021, BN.2021/NO. 922; https:jdih.kemenkeu.go.id : 21 Hlm
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) TENTANG Tata Cara Penetapan Maksimum Pencairan Penerimaan Negara Bukan Pajak
ABSTRAK:	\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Menteri Keuangan (PMK) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Agustus 2021. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n\n1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1191) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.05/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1736).\n2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 160/PMK.05/2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1234).\n3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 109/PMK.05/2016 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Belanja Negara yang Bersumber dari Penerimaan Negara Bukan Pajak di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1001).","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Menteri Keuangan ini mengatur tentang tata cara penetapan maksimum pencairan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Latar belakangnya adalah untuk mempercepat realisasi belanja kementerian negara/lembaga yang bersumber dari PNBP dan modernisasi pelaksanaan anggaran melalui optimalisasi sistem teknologi informasi dan simplifikasi proses.

\n\n

Ketentuan substansial dalam peraturan ini meliputi prinsip-prinsip pencairan anggaran berdasarkan MP PNBP yang tidak melampaui pagu anggaran sumber dana PNBP dalam DIPA, serta mempertimbangkan realisasi dan proyeksi setoran PNBP, rencana pelaksanaan program/kegiatan, dan hasil monitoring dan evaluasi. MP PNBP diatur dalam tiga tahap, yaitu paling besar 60% pada tahap I, 80% pada tahap II, dan 100% pada tahap III dari pagu DIPA sumber dana PNBP.

\n\n

Peraturan ini juga mengatur mekanisme penetapan pola penggunaan PNBP, baik secara tidak terpusat oleh Satker penghasil PNBP maupun secara terpusat oleh unit eselon I atau lintas unit eselon I pada instansi pengelola PNBP. Untuk penggunaan PNBP secara terpusat, Kementerian Negara/Lembaga harus mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan yang akan dinilai berdasarkan optimalisasi penggunaan dana, efektivitas pencapaian kinerja, dan persetujuan Menteri Keuangan. Selain itu, diatur pula mengenai mekanisme penetapan MP PNBP secara tidak terpusat oleh Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan dan secara terpusat oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan, termasuk persyaratan dan tata cara pengajuan permohonan, verifikasi, dan penilaiannya.

\n","transitional_provisions","1. MP PNBP bagi Satker penghasil PNBP yang dikelola secara terpusat tahun anggaran 2021 yang telah ditetapkan sebelum Peraturan Menteri ini mulai berlaku, dinyatakan masih tetap berlaku sebagai dasar pencairan anggaran yang sumber dananya berasal dari PNBP sampai dengan ditetapkannya MP PNBP pada DIPA Satker penghasil PNBP tahun anggaran 2021 berdasarkan Peraturan Menteri ini.\n2. MP PNBP bagi Satker penghasil PNBP yang dikelola secara tidak terpusat tahun anggaran 2021 yang telah disampaikan ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara sebelum Peraturan Menteri ini mulai berlaku, dinyatakan masih tetap berlaku sebagai dasar pencairan anggaran yang sumber dananya berasal dari PNBP sampai dengan ditetapkannya MP PNBP tahun anggaran 2021 berdasarkan Peraturan Menteri ini.","sanctions","(-)","revokes",[94],{"_95":96,"_97":98},"text","ketentuan mengenai tata cara penetapan MP PNBP yang diatur dalam: 1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1191) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.05/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1736); 2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 160/PMK.05/2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1234); dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 109/PMI(.05/2016 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Belanja Negara yang Bersumber dari Penerimaan Negara Bukan Pajak di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1001), beserta ketentuan pelaksanaannya","link","","revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGULATION OF THE MINISTER OF FINANCE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 110/PMK.05/2021.
CONCERNING
PROCEDURES FOR DETERMINING THE MAXIMUM DISBURSEMENT OF
NON-TAX REVENUE

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

MINISTER OF FINANCE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

\n\n \n \n

Considering:

that to accelerate the realization of ministry/institution spending sourced from non-tax revenue and to modernize budget implementation, it is necessary to optimize the use of technology and information systems and simplify the process of determining the maximum disbursement of non-tax revenue;
that in accordance with the provisions of Article 7 paragraph (2) letter a of Law Number 1 of 2004 concerning State Treasury, the Minister of Finance as the State General Treasurer is authorized to establish policies and guidelines for budget implementation;
that based on the considerations as referred to in letters a

","pdf_url","/proxy/pdf?id=a0435a26-6f20-480d-a03d-61cdb2a0a5b4","actionData","errors"]