Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Banjarnegara Nomor 14 Tahun 2017

Status Peraturan Ini

• Apakah ini Peraturan Baru? Ya. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 14 Tahun 2017 merupakan peraturan daerah baru yang memuat ketentuan pencabutan terhadap Peraturan Daerah sebelumnya.

• Apakah Menggantikan Peraturan Sebelumnya? Secara fungsional ya — Perda ini mencabut dan meniadakan keberlakuan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pertambangan Mineral di Kabupaten Banjarnegara. Dengan demikian Perda No.11/2010 tidak lagi berlaku setelah pencabutan oleh Perda No.14/2017 (Pasal I).

• Apakah Mengubah Peraturan Sebelumnya? Tidak dalam pengertian mengubah isi substantif. Perda No.14/2017 tidak melakukan amandemen terhadap ketentuan substansial Perda No.11/2010, melainkan mencabut (membatalkan) seluruh Perda No.11/2010 sehingga peraturan sebelumnya dinyatakan tidak berlaku.

• Status berlaku dari peraturan ini Perda No.14/2017 mulai berlaku sejak tanggal diundangkan sesuai ketentuan Pasal II. Dokumen menunjukkan penetapan dan pengundangan tanggal 10 Agustus 2017. Akibat diberlakukannya Perda ini, Perda No.11/2010 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku (Pasal I).

• Rujukan dan dasar pencabutan Pencabutan ini ditetapkan sebagai tindak lanjut Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 180/88 Tahun 2016 tentang Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara dan berdasar pada perubahan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (dan perubahan berikutnya) serta peraturan perundang-undangan lain yang tercantum dalam bagian "Mengingat".

Isi Kebijakan

• Tujuan dan latar belakang peraturan

  • Tujuan utama Perda No.14/2017 adalah untuk mencabut Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pertambangan Mineral sebagai tindak lanjut Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 180/88 Tahun 2016 yang membatalkan Perda tersebut.

  • Latar belakang kebijakan mencakup perubahan kewenangan pemerintahan daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (dan perubahannya), sehingga sebagian kewenangan bidang pertambangan berpindah ke tingkat provinsi atau pusat, yang memerlukan penyesuaian terhadap peraturan daerah yang bertentangan atau tidak lagi relevan.

• Kewajiban dan hak yang ditetapkan

  • Perda ini tidak menetapkan kewajiban operasional atau hak baru bagi pihak ketiga terkait kegiatan pertambangan. Ketentuan substansial Perda No.11/2010 yang menyatakan kewajiban/hak bagi pihak tertentu dicabut dan dinyatakan tidak berlaku (Pasal I).

  • Perda mewajibkan pengundangan dan penempatan dalam Lembaran Daerah (Pasal II) sehingga mengamanatkan tindakan administratif dari Pemerintah Kabupaten untuk memberitahukan pencabutan tersebut.

• Prinsip-prinsip utama yang diatur

  • Prinsip kepastian hukum: menegaskan status hukum Perda No.11/2010 melalui pencabutan formal.

  • Prinsip hierarki peraturan: penyesuaian Perda daerah terhadap keputusan gubernur dan peraturan perundang-undangan tingkat provinsi/negara.

  • Prinsip administrasi pemerintahan yang tertib: mewajibkan pengundangan untuk memastikan informasi publik tentang perubahan status peraturan.

• Mekanisme dan prosedur yang ditetapkan

  • Mekanisme utama adalah pencantuman ketentuan pencabutan di Pasal I yang menyatakan Perda No.11/2010 dicabut dan tidak berlaku.

  • Pasal II menetapkan prosedur efektifitas, yakni Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, dan memerintahkan pengundangan dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara.

  • Penjelasan peraturan menegaskan bahwa pencabutan ini merupakan tindak lanjut keputusan gubernur dan penyesuaian kewenangan berdasarkan undang-undang yang relevan.

Ketentuan Peralihan

• Masa berlaku dan implementasi

  • Perda No.14/2017 mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Dokumen menetapkan penetapan dan pengundangan pada tanggal 10 Agustus 2017 (Pasal II dan bagian pengesahan).

• Ketentuan peralihan untuk entitas yang sudah ada

  • Perda ini tidak memuat ketentuan transisi rinci bagi pemegang izin atau kegiatan usaha yang sebelumnya diatur oleh Perda No.11/2010. Dengan dicabutnya Perda No.11/2010, status normatif ketentuan-ketentuan sebelumnya berakhir, sehingga hak dan kewajiban yang khusus diatur Perda tersebut tidak lagi berlaku berdasarkan peraturan daerah tersebut.

  • Secara praktis, entitas yang sebelumnya tunduk pada Perda No.11/2010 harus mengacu pada peraturan perundang-undangan tingkat provinsi atau nasional (mis. UU No.4/2009 dan peraturan pelaksanaannya) serta keputusan gubernur yang relevan untuk kelanjutan kepatuhan administratif dan perizinan.

• Batas waktu penyesuaian

  • Perda No.14/2017 tidak menetapkan batas waktu penyesuaian konkret bagi pihak-pihak yang terdampak.

• Grandfathering clauses

  • Tidak terdapat klausul "grandfathering" atau penyelamatan hak secara eksplisit dalam Perda No.14/2017 untuk mempertahankan status izin atau hak yang diberikan berdasarkan Perda No.11/2010. Oleh karena itu, keberlangsungan izin/aktifitas harus dilihat berdasarkan peraturan yang lain yang masih berlaku (tingkat provinsi/negara) atau ketentuan transisi di peraturan yang mengatur perizinan pertambangan secara nasional/provinsi.

Tidak mengatur sanksi