[{"_1":2,"_121":-5,"_122":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","a00d357a-3dbf-480e-852c-28fbae90b9ff","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_117":118,"_119":120},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_60":61,"_62":63,"_67":68,"_75":76,"_77":78,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":-5,"_89":90,"_91":87,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":-5,"_115":116},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kutai Kertanegara Nomor 01 Tahun 2013 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kutai Kertanegara Nomor 01 Tahun 2013","number","01","year","2013","published_date","2013-01-07","effective_date","2013-01-08","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_55":52,"_56":57,"_58":59},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_55":61,"_56":64,"_65":66},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[69,72],{"_55":70,"_56":71,"_58":-5},"2bf79628-3333-4ba8-b4c8-3748a648a8df","Kebijakan Umum Pemerintah",{"_55":73,"_56":74,"_58":-5},"79a114cc-f2c6-441c-a212-2c239ffea12f","Perencanaan Pembangunan Nasional","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Kutai Kertanegara","place_of_enactment","Tenggarong","theme","Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
2013
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 01, LD.2013/NO.13
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara
ABSTRAK:	\n \n Dalam rangka penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik dengan prinsip demokratis, transparan, akuntabel, efektif dan efisien, perlu didukung dengan perencanaan pembangunan daerah yang merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional, dan terintegrasi dengan perencanaan pembangunan daerah. Perencanaan pembangunan daerah sebagaimana dimaksud perlu disusun sistem perencanaan pembangunan daerah yang transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan dan berkelanjutan, meliputi rencana pembangunan jangka panjang, jangka menengah dan tahunan, rencana tata ruang dan rencana sektoral \n UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.27 Tahun 1959; UU No.17 Tahun 2003; UU No.1 Tahun 2004; UU No.25 Tahun 2004; UU No.32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.12 Tahun 2008; UU No.33 Tahun 2004; UU No.26 Tahun 2007; UU No.12 Tahun 2011; PP No.58 Tahun 2005; PP No.65 Tahun 2005; PP No.38 Tahun 2007; PP No.41 Tahun 2007; PP No.6 Tahun 2008; PP No.8 Tahun 2008; Permendagri No.54 Tahun 2010; Perda Kutai Kartanegara No.11 Tahun 2008 \n Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang ketentuan umum sistem perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Kutai Kartanegara; maksud dan tujuan; ruang lingkup, prinsip dan pendekatan; tahapan rencana pembangunan daerah; rencana pembangunan jangka panjang daerah; rencana pembangunan jangka menengah daerah; rencana strategis satuan kerja perangkat daerah; rencana kerja pembangunan daerah; rencana kerja satuan kerja perangkat daerah; pendanaan rencana pembangunan daerah; pengendalian dan evaluasi; kelembagaan; perubahan rencana pembangunan daerah; sanksi; serta ketentuan penutup terkait sistem perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Kutai Kartanegara. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Januari 2013. \n Peraturan Bupati \n 48 halaman \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten Kutai Kartanegara.

Latar Belakang dan Tujuan:

Peraturan ini dibuat untuk mendukung tata kelola pemerintahan yang baik, demokratis, transparan, akuntabel, efektif, dan efisien. Tujuannya adalah untuk menciptakan perencanaan pembangunan daerah yang terintegrasi dengan sistem perencanaan pembangunan nasional, serta transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, dan berkelanjutan.

Ketentuan Substansial:

Perencanaan pembangunan daerah meliputi rencana jangka panjang (RPJPD), jangka menengah (RPJMD), dan tahunan (RKPD), serta rencana strategis (Renstra) dan rencana kerja (Renja) SKPD, Kecamatan, dan Desa/Kelurahan. Proses perencanaan menggunakan pendekatan teknokratis, partisipatif, politis, top-down, dan bottom-up. Data dan informasi yang digunakan meliputi penyelenggaraan pemerintahan daerah, keuangan daerah, potensi sumber daya daerah, produk hukum daerah, kependudukan, informasi kewilayahan, dan informasi lainnya.

Peraturan ini juga mengatur tahapan penyusunan rencana pembangunan daerah, yang meliputi penyusunan rancangan awal, rancangan, pelaksanaan Musrenbang, penyusunan rancangan akhir, dan penetapan rencana. Pendanaan rencana pembangunan daerah bersumber dari APBD Kabupaten, APBD Provinsi, APBN, dana hibah, dan sumber lain yang sah.

","transitional_provisions","sanctions","1. SKPD yang secara sengaja dan/atau lalai dalam menyampaikan laporan dapat dikenakan sanksi berupa penundaan pencairan dana untuk triwulan berikutnya atau pengurangan alokasi dana untuk anggaran tahun berikutnya.\n2. Pengenaan sanksi tidak membebaskan SKPD dari kewajiban menyampaikan laporan.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL REGULATION OF KUTAI KARTANEGARA REGENCY
NUMBER 1 YEAR 2013
ABOUT
REGIONAL DEVELOPMENT PLANNING SYSTEM
KUTAI KARTANEGARA REGENCY

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF KUTAI KARTANEGARA,

Considering:

that in order to implement good governance with democratic, transparent, accountable, effective and efficient principles, it needs to be supported by regional development planning which is a unity in the national development planning system, and integrated with regional development planning;
that in the regional development planning as intended in letter a, it is necessary to prepare a regional development planning system that is transparent, responsive, efficient, effective, accountable, participatory, measurable, fair and sustainable, covering long-term, medium-term and annual development plans, spatial plans and sectoral plans;
that in accordance with Article 27 paragraph (2) of Law Number 25 of 2004 concerning

","pdf_url","/proxy/pdf?id=a00d357a-3dbf-480e-852c-28fbae90b9ff","actionData","errors"]