[{"_1":2,"_134":-5,"_135":-5},"loaderData",{"_3":4,"_36":37,"_38":39},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9,"_10":11,"_12":13,"_32":33,"_34":35},"locale","en","session","skin","neptunus","ssoEnabled",true,"ENV",{"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27,"_28":29,"_30":31},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-Utk0Sjf97WJDzPZp","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","sentryTrace","96936b5c4080045215ce2b871cf6d293-c7dd8633ff4f3b1d","sentryBaggage","sentry-environment=production,sentry-public_key=4ccbe4391cfa90b0d1dd7cac9f108b9f,sentry-trace_id=96936b5c4080045215ce2b871cf6d293,sentry-org_id=4511369588899840","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_40":41,"_42":43,"_133":128},"regulationId","a00711b0-f821-4423-b751-0ff9b607b43d","regulationData",{"_44":41,"_45":46,"_129":130,"_131":132},"regulation_id","overview",{"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_55":56,"_57":56,"_58":59,"_60":61,"_67":68,"_69":70,"_74":75,"_79":80,"_81":-5,"_82":83,"_84":85,"_86":87,"_88":-5,"_89":90,"_91":-5,"_92":-5,"_93":-5,"_94":-5,"_95":-5,"_96":97,"_104":105,"_110":111,"_112":113,"_114":115,"_116":117,"_118":119,"_120":121,"_122":123,"_124":125,"_126":-5,"_127":128},"title","Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 76 Tahun 2013 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Pemeriksa Keuangan","short_title","Peraturan Pemerintah (PP) No. 76 Tahun 2013","number","76","year","2013","published_date","2013-11-21","effective_date","status_id","89192b77-602e-484c-89df-4fd3166b732a","status",{"_62":59,"_63":64,"_65":66},"id","name","Tidak Berlaku","description","Peraturan yang sudah tidak berlaku karena dicabut, diubah, atau habis masa berlakunya","type_id","25005e56-1478-479f-a566-310826679c75","type",{"_62":68,"_63":71,"_72":73},"Peraturan Pemerintah (PP)","short_name","PP","subjects",[76],{"_62":77,"_63":78,"_65":-5},"6a29332a-5f58-415f-b967-691876bd2932","Pendapatan Non Pajak","tags",[],"sectors","location","Pemerintah Pusat","place_of_enactment","Jakarta","theme","Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Pemeriksa Keuangan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PNBP - PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
2013
Peraturan Pemerintah (PP) NO. 76, LN.2013/No.185, TLN No. 5456, LL SETNEG : 5 HLM
Peraturan Pemerintah (PP) TENTANG Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Pemeriksa Keuangan
ABSTRAK:	\n \n Dengan adanya penambahan jenis dan penyesuaian besaran tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Badan Pemeriksa Keuangan sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2009 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Pemeriksa Keuangan, perlu mengatur kembali jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Badan Pemeriksa Keuangan. \n Dasar hukum PP ini adalah Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU No. 20 Tahun 1997; dan PP No. 22 Tahun 1997. \n PP ini mengatur mengenai Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Pemeriksa Keuangan. Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Badan Pemeriksa Keuangan berasal dari: 1) Pendidikan dan Pelatihan Sertifikasi Akuntan Publik untuk Partner; 2) Pendidikan dan Pelatihan Sertifikasi Akuntan Publik untuk Pemeriksa; 3) Pendidikan dan Pelatihan Teknis Pemeriksaan Keuangan Negara; 4) Pengembangan Desain Pendidikan dan Pelatihan di Bidang Pemeriksaan Keuangan Negara; 5) Penyediaan Bahan Ajar Tambahan dan Penggunaan Sarana dan Prasarana untuk Pendidikan dan Pelatihan Pemeriksaan Keuangan Negara. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 November 2013. \n Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2009 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Pemeriksa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5088) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. \n Seluruh Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Badan Pemeriksa Keuangan wajib disetor langsung secepatnya ke Kas Negara. \n Lampiran file: 11 hlm. (batang tubuh hlm 1 sd 5; penjelasan hlm 6 sd 7; dan lampiran hlm 8 sd 11) \n \n

","regulatory_relationship","scope_and_parties","policy_content","transitional_provisions","sanctions","revokes",[98],{"_99":100,"_101":102,"_44":103},"text","PP No. 74 Tahun 2009 tentang Jenis Dan Taif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Badan Pemeriksa Keuangan","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/5000/pp-no-74-tahun-2009","166c9b1e-c8a1-45b1-8b34-8021cad28f40","revoked_by",[106],{"_99":107,"_101":108,"_44":109},"PP No. 81 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Pemeriksa Keuangan","https://peraturan.bpk.go.id/Details/175033/pp-no-81-tahun-2021","0921b7c8-2082-432a-ae4b-d0de06767c6c","partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

COPY
GOVERNMENT REGULATION OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 76 OF 2013
CONCERNING
TYPES AND RATES OF NON-TAX STATE REVENUE
APPLICABLE TO THE SUPREME AUDIT AGENCY

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

\n\n \n \n

Considering:

that with the addition of types and adjustment of tariff rates for types of Non-Tax State Revenue applicable to the Supreme Audit Agency as stipulated in Government Regulation Number 74 of 2009 concerning Types and Tariffs for Types of Non-Tax State Revenue Applicable to the Supreme Audit Agency, it is necessary to re-regulate the types and tariffs for types of Non-Tax State Revenue applicable to the Supreme Audit Agency;
that based on the considerations as referred to in letter a and to implement the provisions of Article 2 paragraph (2) and paragraph (3) and Article 3 paragraph (2) of Law Number 20 of 1997 concerning Non-Tax State

","pdf_url","/proxy/pdf?id=a00711b0-f821-4423-b751-0ff9b607b43d","notFound","actionData","errors"]