Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 4 Tahun 2026

Peraturan Daerah ini disusun dalam rangka optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) guna mendukung stabilitas ekonomi daerah, pemerataan pendapatan masyarakat, serta pemenuhan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Tanah Datar. Kebijakan ini merupakan tindak lanjut atas hasil evaluasi Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri terhadap Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024, serta penyesuaian terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Ketentuan substansial dalam peraturan ini mencakup penyesuaian objek dan dasar pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), termasuk penetapan NJOP tidak kena pajak dan tarif pajak. Selain itu, peraturan ini mengatur dasar pengenaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) serta nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak. Peraturan ini juga menambahkan pengaturan mengenai dasar pengenaan, saat terutang, dan wilayah pemungutan untuk Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB). Selain itu, dilakukan penyempurnaan terhadap struktur dan besaran tarif retribusi jasa umum, khususnya pada layanan kesehatan di RSUD dan Puskesmas, retribusi pelayanan pasar, serta retribusi jasa usaha atas pemanfaatan aset daerah dan perizinan tertentu penggunaan tenaga kerja asing.