Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2026

Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2026 diterbitkan sebagai pedoman pelaksanaan Pasal 298 dan Pasal 300 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Latar belakang penerbitan SEMA ini adalah ditemukannya banyak putusan perkara pidana pada pengadilan tinggi yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum namun belum dihadiri oleh terdakwa dan/atau penuntut umum, baik secara langsung maupun elektronik, sehingga belum memenuhi ketentuan KUHAP yang baru.

Kebijakan ini bertujuan memberikan kepastian hukum bagi pemohon kasasi terkait tenggang waktu pengajuan kasasi. SEMA ini mengatur kewajiban pengadilan tinggi untuk melaksanakan ketentuan Pasal 298 dan Pasal 300 KUHAP secara efektif mulai 1 Agustus 2026 dengan mempersiapkan sarana dan prasarana persidangan elektronik. Terkait teknis persidangan, SEMA mewajibkan pengunggahan petikan putusan pada hari yang sama dengan pembacaan putusan melalui sistem informasi pengadilan, serta penyampaian salinan putusan beserta berkas perkara kepada pengadilan negeri tingkat pertama dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah putusan dijatuhkan. Selain itu, SEMA ini menetapkan format baku atau templat untuk penetapan pemberitahuan sidang pembacaan putusan, penetapan perubahan tanggal pembacaan putusan, dan paragraf penutup putusan pengadilan tinggi yang wajib digunakan.