Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 18 Tahun 2026

Peraturan Bupati ini ditetapkan sebagai tindak lanjut atas ketentuan Pasal 5 ayat (7) Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumbawa. Kebijakan ini bertujuan untuk mengatur kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi, serta tata kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Sumbawa.

Sekretariat Daerah berkedudukan sebagai unsur staf yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati. Susunan organisasi Sekretariat Daerah terdiri atas unsur pimpinan, yaitu Sekretaris Daerah, dan unsur pembantu pimpinan yang meliputi Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Asisten Perekonomian dan Pembangunan, serta Asisten Administrasi Umum. Masing-masing Asisten membawahi sejumlah Bagian yang memiliki tugas spesifik dalam perumusan kebijakan, pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, serta pemantauan dan evaluasi di bidang pemerintahan, kesejahteraan rakyat, hukum, perekonomian, pembangunan, pengadaan barang dan jasa, organisasi, serta perencanaan dan keuangan.

Selain itu, peraturan ini mengatur mengenai Kelompok Jabatan Fungsional yang melaksanakan sebagian tugas Sekretariat Daerah sesuai dengan keahliannya. Jabatan struktural di lingkungan Sekretariat Daerah diklasifikasikan ke dalam jabatan pimpinan tinggi pratama, jabatan administrator, dan jabatan pengawas. Seluruh kegiatan operasional dan pelaksanaan tugas di lingkungan Sekretariat Daerah dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) serta sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.