[{"_1":2,"_120":-5,"_121":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","9e6d636a-6118-41b3-8129-2af0850694a2","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_116":117,"_118":119},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":80,"_81":82,"_83":84,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":-5,"_114":115},"title","Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 26 Tahun 2026 tentang Pengadaan Minyak Bumi, Bahan Bakar Minyak, dan/atau Liquefied Petroleum Gas untuk Ketahanan Energi Nasional","short_title","Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 26 Tahun 2026","number","26","year","2026","published_date","2026-04-30","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","6910a8b1-2cbb-425c-8ca9-861501b76ebd","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Presiden (Perpres)","short_name","PERPRES","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"4d737c56-8459-4de6-aa6c-23f2dd6edff8","Pertambangan & Sumber Energi","tags",[],"location","Pemerintah Pusat","place_of_enactment","Jakarta","theme","Pengadaan Minyak Bumi, Bahan Bakar Minyak, dan/atau Liquefied Petroleum Gas untuk Ketahanan Energi Nasional","subject_matter","Perpres ini mengatur mengenai pengadaan minyak bumi, bahan bakar minyak, dan/atau liquefied petroleum gas untuk ketahanan energi nasional.","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Pengadaan - Minyak Bumi - Bahan Bakar Minyak - Liquefied Petroleum Gas - Ketahanan Energi Nasional
2026
Peraturan Presiden (Perpres) NO. 26, LN 2026 (48) : 10 hlm.; jdih.setneg.go.id
Peraturan Presiden (Perpres) TENTANG Pengadaan Minyak Bumi, Bahan Bakar Minyak, dan/atau Liquefied Petroleum Gas untuk Ketahanan Energi Nasional
ABSTRAK:	\n \n Untuk menjamin ketersediaan bahan bakar minyak dan liquefied petroleum gas untuk kebutuhan masyarakat dan industri, perlu diatur pengadaan minyak bumi untuk keperluan kilang dalam negeri, dan keandalan pasokan bahan bakar minyak dan liquefied petroleum gas dari dalam dan luar negeri. \n Dasar hukum Perpres ini adalah Pasal 4 ayat (1) UUD 1945 dan UU No. 22 Tahun 2001. \n Perpres ini mengatur mengenai pengadaan minyak bumi, bahan bakar minyak, dan/atau liquefied petroleum gas untuk ketahanan energi nasional. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Presiden (Perpres) ini mulai berlaku pada tanggal 30 April 2026. \n Lampiran file: 10 hlm. \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","","policy_content","

Peraturan Presiden ini bertujuan untuk menjaga tata kelola pengadaan Minyak Bumi, Bahan Bakar Minyak (BBM), dan/atau Liquefied Petroleum Gas (LPG) serta meningkatkan kesinambungan dan keandalan Ketahanan Energi nasional. Kebijakan ini mengatur mekanisme pengadaan yang bersumber dari dalam negeri maupun melalui impor.

Pengadaan dari dalam negeri dilakukan melalui produksi kegiatan hulu minyak dan gas bumi, produksi kilang minyak oleh Badan Usaha, serta produksi kilang minyak dan gas bumi untuk LPG. Sementara itu, pengadaan impor dapat dilakukan melalui kesepakatan kerja sama antarpemerintah, kerja sama Pemerintah Pusat dengan penyedia luar negeri, atau kerja sama Badan Usaha dengan penyedia luar negeri. Pelaksanaan impor dapat melibatkan Badan Layanan Umum (BLU) di sektor energi, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di sektor energi, atau Badan Usaha lainnya dengan persetujuan Pemerintah Pusat.

Dalam kondisi mendesak, seperti gangguan rantai pasok, kondisi geopolitik, atau cadangan nasional di bawah ambang batas, BLU atau BUMN di sektor energi diberikan fleksibilitas untuk melakukan pengadaan impor dengan mekanisme khusus. Selain itu, peraturan ini mengatur fasilitas penyimpanan di daerah pabean, Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB), atau Pusat Logistik Berikat (PLB) untuk memperkuat Cadangan Penyangga Energi dan Cadangan Operasional. Pemerintah juga memiliki kewenangan untuk melakukan pembekuan atau penangguhan ekspor dalam keadaan mendesak guna menjamin ketersediaan energi nasional.

","transitional_provisions","1. Penetapan pengadaan dalam kondisi mendesak bagi kepastian pasokan Minyak Bumi, Bahan Bakar Minyak, dan/atau LPG yang telah ditetapkan dalam ketetapan Menteri sebelum berlakunya Peraturan Presiden ini tetap diberlakukan. 2. Perhitungan kompensasi bagi BUMN di sektor energi atas pengadaan Minyak Bumi, Bahan Bakar Minyak, dan/atau LPG dapat mempertimbangkan permintaan harga dasar dunia atas pembelian berdasarkan penetapan Menteri.","sanctions","1. Pelanggaran atau penyalahgunaan wewenang dalam pelaksanaan pengadaan oleh BLU, BUMN, atau Badan Usaha dikenai sanksi administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 2. Penyelesaian atas laporan penyimpangan yang ditangani oleh aparat penegak hukum dilakukan dengan mendahulukan proses administrasi.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","

REGULATION OF THE PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 26 OF 2026
ON
PROCUREMENT OF CRUDE OIL, FUEL, AND/OR LIQUEFIED PETROLEUM GAS FOR NATIONAL ENERGY SECURITY

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

THE PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA

Considering :

that to ensure the availability of fuel and liquefied petroleum gas for the needs of the community and industry, it is necessary to regulate the procurement of crude oil for domestic refinery purposes, and the reliability of fuel and liquefied petroleum gas supply from domestic and foreign sources;
that to implement the provisions of Article 8 paragraph (2) of Law Number 22 of 2001 on Oil and Natural Gas as amended several times, most recently by Law Number 6 of 2023 on the Stipulation of Government Regulation in Lieu of Law Number 2 of 2022 on Job Creation into Law, the Government has an obligation to ensure the availability and smooth distribution of fuel throughout the territory of the Unitary State of the Republic of Indonesia, so it needs to be regulated in a Presidential Regulation;
that based on the considerations as referred to in letter a and letter b, it is necessary to establish a Presidential Regulation on the Procurement of Crude Oil, Fuel, and/or Liquefied Petroleum Gas for National Energy Security;

Bearing in Mind :

Article 4 paragraph (1) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia;
Law Number 22 of 2001 on Oil and Natural Gas (State Gazette of the Republic of Indonesia of 2001 Number 136, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 4152) as amended several times, most recently by Law Number 6 of 2023 on the Stipulation of Government Regulation in Lieu of Law Number 2 of 2022 on Job Creation into Law (State Gazette of the Republic of Indonesia of 2023 Number 41, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 6856);

HAS DECIDED:

To establish :

PRESIDENTIAL REGULATION ON THE PROCUREMENT OF CRUDE OIL, FUEL, AND/OR LIQUEFIED PETROLEUM GAS FOR NATIONAL ENERGY SECURITY.

Article 1

In this Presidential Regulation, what is meant by:

","pdf_url","/proxy/pdf?id=9e6d636a-6118-41b3-8129-2af0850694a2","actionData","errors"]