Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 14 Tahun 2013 tentang Izin Usaha Perikanan bertujuan untuk menjaga kelestarian sumber daya perikanan di wilayah pengelolaan kelautan dan perikanan Kabupaten Kendal. Latar belakangnya adalah sumber daya perikanan yang semakin terbatas perlu dikelola secara bertanggung jawab untuk kemakmuran masyarakat.
Ketentuan substansial dalam peraturan ini mencakup:
- Ruang Lingkup Usaha Perikanan: Mencakup usaha pembudidayaan ikan di air tawar, air payau, dan laut, serta usaha penangkapan dan pengangkutan ikan.
- Wilayah Pengelolaan: Meliputi sungai, waduk, danau, rawa, perairan laut kurang dari 4 mil dari garis pantai, dan genangan air lainnya.
- Kewajiban Perizinan (SIUP): Setiap orang atau badan hukum yang melakukan kegiatan usaha perikanan wajib memiliki Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP). SIUP diperlukan untuk usaha pembudidayaan ikan dengan skala tertentu (luas lahan atau jumlah unit), penangkapan ikan dengan kapal berbobot tertentu (≥ 5 GT), dan pengangkutan ikan dengan kapal berbobot tertentu (≥ 5 GT).
- Hak dan Kewajiban Pemegang SIUP: Pemegang SIUP berhak mendapatkan bimbingan dan legalitas, serta wajib melaksanakan ketentuan dalam SIUP, meminta persetujuan untuk pengalihan SIUP, dan menyampaikan laporan kegiatan usaha tahunan.
- Larangan: Terdapat larangan terkait penggunaan alat atau bahan yang merusak lingkungan, penangkapan ikan di tempat berpijah, dan memasukkan/mengeluarkan ikan hidup tanpa izin.
- Pembinaan Mutu Hasil Perikanan: Hasil perikanan yang diperdagangkan keluar wilayah wajib memenuhi standar mutu dan dilengkapi Surat Keterangan Asal (SKA).
- Pelabuhan Perikanan: Pelabuhan perikanan dikelola oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah dan dapat dimanfaatkan melalui sewa fasilitas atau pelayanan jasa.
on desktop.