Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Solok No. 04 Tahun 2017

(-)

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk mewujudkan program nasional pemberian ASI Eksklusif di Kabupaten Solok. Latar belakangnya adalah pentingnya ASI Eksklusif untuk sumber daya manusia yang sehat, cerdas, dan berkualitas. Peraturan ini mengatur hak bayi untuk mendapatkan ASI Eksklusif dan kewajiban ibu untuk memberikan ASI Eksklusif selama 6 bulan. Pemerintah Daerah berperan aktif dalam penyediaan tenaga kesehatan atau konselor menyusui.

Ketentuan substansial mencakup pengecualian pemberian ASI Eksklusif dalam kondisi medis tertentu, ketiadaan ibu, atau ibu terpisah dari bayi, yang memungkinkan pemberian susu formula bayi sesuai peraturan perundang-undangan. Ibu hamil diberikan pelatihan teknis dan konseling menyusui di fasilitas pelayanan kesehatan. Tenaga kesehatan wajib melakukan Inisiasi Menyusu Dini (IMD) dan menempatkan ibu dan bayi dalam satu ruangan, serta membantu pemberian kolostrum.

Pengurus tempat kerja wajib memberikan waktu menyusui dan menyediakan ruang ASI sesuai standar. Penyelenggara tempat sarana umum juga wajib menyediakan ruang ASI. Pemerintah Daerah wajib memberikan informasi dan edukasi tentang ASI Eksklusif melalui media cetak, elektronik, sosialisasi, seminar, dan penyuluhan. Pemberdayaan masyarakat dilakukan dengan melibatkan tokoh masyarakat dan kelompok pendukung ASI. Pemerintah Daerah melaksanakan pembinaan, monitoring, evaluasi, dan pengawasan program ASI Eksklusif, serta dapat memberikan penghargaan atas inovasi dalam pelaksanaan program ini.

(-)

1. Tenaga Kesehatan dan penyelenggara Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang tidak melakukan Inisiasi Menyusu Dini terhadap Bayi yang baru lahir dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan, teguran tertulis, dan/atau pencabutan izin. 2. Tenaga Kesehatan dan penyelenggara Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang tidak menempatkan ibu dan Bayi dalam 1 (satu) ruangan atau rawat gabung terhadap Bayi yang baru lahir dan tidak membantu ibu melakukan pemberian Kolostrum pada Bayi dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan, teguran tertulis, dan/atau pencabutan izin. 3. Pengurus Tempat Kerja yang tidak memberikan Waktu Menyusui dan menyediakan Ruang ASI untuk menyusui dan/atau memerah ASI pada Tempat Kerja dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan, teguran tertulis, dan/atau pencabutan izin. 4. Penyelenggara Tempat Sarana Umum yang tidak menyediakan Ruang ASI untuk menyusui dan/atau memerah ASI dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan, teguran tertulis, dan/atau pencabutan izin.