Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 1 Tahun 2023

Peraturan Menteri ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam penanganan tindak pidana di bidang kekayaan intelektual. Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di bidang kekayaan intelektual diberikan dasar hukum untuk melakukan penyidikan. Peraturan ini mengatur kedudukan, lingkup tugas, dan tanggung jawab penyidik yang berada di bawah pembinaan Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual. Penyidik harus berkoordinasi dengan penyidik pusat dalam melaksanakan tugasnya. Pelapor yang berhak membuat laporan pengaduan adalah pemegang kekayaan intelektual yang terdaftar, pemegang hak cipta, pemilik hak terkait, pemegang lisensi, dan penerima kuasa. Proses pengaduan harus disertai bukti pendukung dan dicatat dalam registrasi penerimaan laporan pengaduan. Penyidikan dilakukan berdasarkan berita acara gelar perkara, laporan kejadian, dan surat perintah penyidikan. Penyidik wajib membuat rencana penyidikan dan melaksanakan penyidikan secara profesional, efektif, dan efisien. Penyelesaian sengketa kekayaan intelektual dapat dilakukan melalui mediasi sebelum tuntutan pidana diajukan.