For the best experience, openVeritaskon desktop.

Free Trial active — Full AIYU access for 7 days, no credit card required.

Peraturan Pemerintah (PP) No. 109 Tahun 2000

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah

Also known as: PP 109/2000 · PP No. 109 Tahun 2000 · PP Nomor 109 Tahun 2000

Status:
Active
Effective Date:30 November 2000Publication Date:30 November 2000
Kompensasi & Tunjangan PejabatOtonomi & Pemerintahan Daerah

Information

TypePeraturan Pemerintah (PP)
ThemeKedudukan Keuangan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah
LocationPemerintah Pusat
Effective Date30 November 2000
Publication Date30 November 2000
Place of EnactmentJakarta

Peraturan ini mencabut: (-) Peraturan ini mengubah: (-)

Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 ini bertujuan untuk mengatur kedudukan keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah yang luas, nyata, dan bertanggung jawab sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999. Kebijakan ini menetapkan bahwa Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah Pejabat Negara yang berhak menerima gaji dan tunjangan yang dibiayai melalui APBN. Selain itu, mereka juga didukung dengan biaya operasional yang dibiayai melalui APBD untuk menunjang pelaksanaan tugas mereka. Biaya operasional ini disesuaikan dengan kondisi keuangan daerah berdasarkan Pendapatan Asli Daerah. Peraturan ini juga mengatur penyediaan fasilitas seperti rumah jabatan, kendaraan dinas, dan biaya operasional lainnya yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan tugas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

(-)

(-)