Surat Edaran Bersama Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, Menteri Hukum, dan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 4.S Tahun 2026, Nomor M.HH-1.HH.04.02 Tahun 2026, dan Nomor 1 Tahun 2026

Surat Edaran Bersama ini diterbitkan untuk memberikan kepastian hukum dan kelancaran berusaha bagi pemangku kepentingan dalam mengimplementasikan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2025 pada penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (PBBR) melalui sistem elektronik. Kebijakan ini bertujuan untuk menjadi pedoman teknis operasional bagi Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Otorita Ibu Kota Nusantara, Badan Pengusahaan Kawasan, Notaris, dan Pelaku Usaha dalam melakukan penyesuaian kode KBLI pada Sistem Online Single Submission (OSS) dan Sistem Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Sistem Ditjen AHU).

Secara substansial, kebijakan ini menetapkan bahwa seluruh persyaratan dasar, perizinan berusaha, dan perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha yang telah terbit sebelum implementasi KBLI 2025 dinyatakan tetap berlaku. Penyesuaian KBLI 2025 dilakukan secara otomatis melalui sistem berdasarkan tabel konversi tanpa memerlukan perubahan anggaran dasar, sepanjang tidak terdapat perubahan substansi maksud, tujuan, dan ruang lingkup kegiatan usaha. Namun, pelaku usaha wajib melakukan perubahan anggaran dasar jika terdapat aksi korporasi yang mengubah maksud dan tujuan atau kegiatan usaha eksisting. Penyesuaian sistem secara menyeluruh ditargetkan selesai paling lambat pada tanggal 18 Juni 2026, di mana hingga tenggat waktu tersebut, sistem tetap memproses perizinan menggunakan KBLI 2020.