Peraturan Daerah (PERDA) Kota Jayapura Nomor 6 Tahun 2010

Peraturan ini mencabut: 1. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Jayapura Nomor 11 Tahun 1998 tentang Rencana Detail Tata Ruang Bagian Wilayah Kota (BWK) B dan C Kotamadya Daerah Tingkat II Jayapura.

Peraturan Daerah Kota Jayapura Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Detail Tata Ruang Distrik Jayapura Selatan (Pusat Permukiman B) bertujuan untuk memberikan arahan pengelolaan kawasan lindung dan budidaya serta menjadi dasar penyusunan Peraturan Zonasi Pusat Permukiman B Kota Jayapura. Sasaran utamanya adalah mewujudkan pemanfaatan ruang yang serasi dan optimal, sesuai dengan kebutuhan dan daya dukung lingkungan, serta membentuk Peraturan Zonasi yang efektif.

Peraturan ini mengatur struktur ruang yang meliputi subpusat permukiman, distribusi kepadatan penduduk, sistem pusat pelayanan perkotaan, jaringan pergerakan, dan prasarana wilayah. Pola ruangnya mencakup pemantapan kawasan lindung (seperti kawasan resapan air, cagar alam, dan sempadan sungai) dan pengelolaan kawasan budidaya (perkantoran, komersial, perumahan, pariwisata, dll.).

Kebijakan ini menekankan pada pengembangan Kelurahan Entrop sebagai pusat distrik dengan fungsi perdagangan, jasa, perkantoran, dan terminal. Strategi lainnya termasuk pemanfaatan jalur arteri primer, pembangunan jaringan utilitas kota, pembatasan pembukaan lahan baru, dan penataan ruang perkotaan yang kompak dan efisien. Peraturan ini juga mengatur kepadatan penduduk, sistem jaringan pergerakan (transportasi darat dan air), serta prasarana wilayah seperti air bersih, energi, telekomunikasi, dan pengelolaan lingkungan.

1. Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Jayapura Nomor 11 Tahun 1998 tentang Rencana Detail Tata Ruang Bagian Wilayah Kota (BWK) B dan C Kotamadya Daerah Tingkat II Jayapura dinyatakan tidak berlaku lagi. 2. Kegiatan budidaya yang sudah ada di kawasan lindung dan dinilai mengganggu fungsi lindungnya, harus segera dicegah perkembangannya dan secara bertahap dikembalikan pada fungsi lindung.

1. Pelanggaran terhadap Pasal 52 hingga Pasal 56 dapat dikenai sanksi pidana sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. 2. Jika pelanggaran dilakukan oleh korporasi, pidana denda dapat diperberat hingga tiga kali lipat, serta dapat dikenai pidana tambahan berupa pencabutan izin usaha atau status badan hukum. 3. Pelanggaran terhadap ketentuan dalam peraturan ini juga dapat dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis, penghentian kegiatan, pencabutan izin, pembongkaran bangunan, pemulihan fungsi ruang, dan/atau denda administratif.