Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2017

Peraturan ini tidak mencabut atau mengubah peraturan lain.

Peraturan Menteri ini bertujuan untuk memberikan acuan bagi instansi pemerintah dalam penataan persebaran penduduk di kawasan transmigrasi. Penataan ini dilakukan melalui dua kegiatan utama: penataan penduduk setempat dan fasilitasi perpindahan serta penempatan transmigran.

Ketentuan Substansial:

Peraturan ini mengatur persyaratan bagi warga negara Indonesia untuk menjadi transmigran, termasuk usia produktif, kesehatan, dan kemampuan mengembangkan usaha. Persyaratan berbeda berlaku bagi tenaga kerja ahli yang dibutuhkan untuk pengembangan kawasan transmigrasi. Penduduk setempat di kawasan transmigrasi juga dapat memperoleh perlakuan sebagai transmigran jika memenuhi syarat tertentu, seperti memiliki Kartu Tanda Penduduk dan telah tinggal menetap minimal dua tahun.

Penataan penduduk setempat meliputi verifikasi, penegasan hak atas tanah, penunjukan tempat tinggal dan tanah, serta pelatihan. Fasilitasi perpindahan dan penempatan transmigran mencakup pelayanan informasi, pendaftaran, seleksi, pelatihan, penetapan sebagai transmigran, perpindahan, penempatan, dan adaptasi lingkungan.

Peraturan ini juga mengatur pembatalan status transmigran dan penggantiannya, serta kewajiban pelaporan oleh Bupati/Walikota dan Gubernur kepada Menteri.

(-)

(-)