Undang-undang (UU) Nomor 10 Tahun 2026

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2026 tentang Pengaturan Reforma Agraria tidak mencabut maupun mengubah peraturan perundang-undangan tertentu secara tegas. Namun, dalam bagian Menimbang huruf d dan Penjelasan Umum, dinyatakan bahwa materi muatan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria perlu dilengkapi dan disempurnakan. Selain itu, Pasal 50 menegaskan bahwa seluruh peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan, perkebunan, kehutanan, pertambangan, tata ruang, pesisir dan pulau-pulau kecil beserta peraturan pelaksanaannya dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini.

Peraturan ini mencabut:

(-)

Peraturan ini mengubah:

(-)

Latar Belakang dan Tujuan. Undang-Undang ini dibentuk untuk melaksanakan amanat Pasal 33 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta Ketetapan MPR Nomor IX/MPR/2001, dengan melengkapi dan menyempurnakan landasan hukum agraria nasional. Latar belakangnya adalah masih terjadinya ketimpangan penguasaan dan pemilikan tanah, fragmentasi kewenangan antar-lembaga, lemahnya mekanisme penyelesaian Konflik Agraria struktural, serta belum konsistennya penerapan fungsi sosial atas tanah. Tujuannya antara lain mewujudkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat, menyelesaikan Konflik Agraria secara berkeadilan, mengurangi ketimpangan penguasaan tanah, menjamin hak dan memperluas akses atas tanah bagi Subjek Reforma Agraria, mewujudkan kedaulatan pangan, serta mencegah rekonsentrasi penguasaan tanah melalui sistem data tunggal.

Ketentuan Substansial. Undang-Undang ini membentuk Lembaga Penyelenggara Reforma Agraria yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden, dengan tugas melakukan perencanaan, pelaksanaan, serta monitoring dan evaluasi Penyelenggaraan Reforma Agraria, termasuk kewenangan menetapkan LPRA, menghentikan sementara proses administrasi pertanahan pada objek yang berstatus Konflik Agraria, serta menetapkan keputusan penyelesaian Konflik Agraria, pemulihan hak, Redistribusi Tanah, dan pemberdayaan yang bersifat mengikat. Dibentuk pula dewan pengawas untuk menjamin transparansi, partisipasi, akuntabilitas, dan efektivitas. Ruang lingkup kegiatan meliputi penyusunan LPRA, penerimaan dan pendaftaran Objek Reforma Agraria, penyelesaian Konflik Agraria, identifikasi dan verifikasi objek dan subjek, Pemulihan Hak atas Tanah, Redistribusi Tanah, pemberian legalitas hak atas tanah, serta pemberdayaan Subjek Reforma Agraria. Subjek Reforma Agraria terdiri atas perorangan, kelompok masyarakat, dan masyarakat adat, dengan kriteria tertentu (antara lain WNI, berusia minimal 18 tahun atau sudah menikah, bertempat tinggal di wilayah objek redistribusi). Subjek berhak memperoleh kepastian hukum berupa bukti kepemilikan, dukungan pemberdayaan, jaminan pelindungan hukum, dan pencatatan tanah bagi masyarakat adat, serta wajib menguasai, menggunakan, dan memanfaatkan tanah secara aktif dan mandiri serta menjaga kesuburan tanah dan kelestarian alam. Diatur pula kewajiban pemegang hak guna usaha dan pemegang izin usaha perkebunan untuk menyerahkan paling sedikit 20% dari luas bidang tanah hak guna usaha, batas minimum dan maksimum penguasaan serta pemilikan tanah, partisipasi masyarakat, pelaporan tahunan kepada Presiden dan DPR, serta pendanaan yang bersumber dari APBN, APBD, dan/atau sumber lain yang sah.

1. Seluruh Penyelenggaraan Reforma Agraria yang diatur dalam peraturan perundang-undangan Objek Reforma Agraria wajib diselenggarakan berdasarkan prinsip, tujuan, kebijakan, dan ketentuan dalam Undang-Undang ini.
2. Kementerian/lembaga yang menjalankan kewenangan di bidang Reforma Agraria wajib mendelegasikan kewenangan tersebut kepada Lembaga paling lambat 1 (satu) tahun setelah berlakunya Undang-Undang ini; apabila tidak didelegasikan, kewenangan tersebut dianggap telah didelegasikan menurut ketentuan Undang-Undang ini.
3. Seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur penguasaan, pemilikan, penggunaan, pemanfaatan, pemberian hak, perizinan, konsesi, pengelolaan, dan penyelesaian Konflik Agraria tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan Penyelenggaraan Reforma Agraria dalam Undang-Undang ini.
4. Penyelesaian Konflik Agraria, Pemulihan Hak atas Tanah, Redistribusi Tanah, dan pemberdayaan Subjek Reforma Agraria yang telah atau dalam proses sebelum berlakunya Undang-Undang ini tetap berlaku dan diintegrasikan dengan Penyelenggaraan Reforma Agraria berdasarkan Undang-Undang ini.
5. Pertentangan, tumpang tindih, atau ketidaksesuaian kewenangan antara kementerian/lembaga, BUMN, BUMD, dan Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan Reforma Agraria diselesaikan berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini.
6. Kementerian/lembaga, BUMN, BUMD, dan Pemerintah Daerah menyesuaikan peraturan, kebijakan, dan keputusan terkait pemberian hak atas tanah, perizinan, dan tindakan pemerintahan yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Reforma Agraria dengan ketentuan Undang-Undang ini.
7. Kementerian/lembaga, BUMN, BUMD, Pemerintah Daerah, dan pihak lain yang mempunyai kewenangan atas sumber Agraria wajib menyesuaikan kebijakan dengan tujuan Reforma Agraria dalam Undang-Undang ini.
8. Pada saat Lembaga terbentuk, seluruh tugas, fungsi, kewenangan, program, kegiatan, hak, dan kewajiban yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Reforma Agraria yang dilaksanakan oleh Gugus Tugas Reforma Agraria, Tim Pelaksana Percepatan Reforma Agraria, tim/satuan tugas/kelembagaan penyelesaian Konflik Agraria, dan satuan tugas atau kelembagaan lain beralih kepada Lembaga.
9. Tugas dan fungsi yang berkaitan dengan penataan aset, penataan akses, penyelesaian Konflik Agraria, Pemulihan Hak atas Tanah, Redistribusi Tanah, pemberdayaan Subjek Reforma Agraria, atau pengelolaan tanah Objek Reforma Agraria menjadi kewenangan Lembaga.
10. Seluruh proses penanganan Konflik Agraria, Redistribusi Tanah, penataan akses, pemantauan dan evaluasi, serta program Reforma Agraria yang sedang berjalan pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku tetap dilaksanakan sampai dengan selesai oleh Lembaga.

1. Pemalsuan atau manipulasi surat, dokumen, data, keterangan, atau peta untuk memengaruhi penetapan objek/subjek atau keputusan Lembaga dikenai pidana penjara paling lama 4 tahun atau denda paling banyak kategori IV; bagi korporasi denda kategori IV sampai kategori VII.
2. Penyalahgunaan wewenang oleh pejabat Lembaga dikenai pidana penjara paling lama 6 tahun atau denda paling banyak kategori V; penerbitan keputusan yang mengalihkan tanah Objek Reforma Agraria secara melawan hukum dikenai pidana penjara paling lama 7 tahun atau denda paling banyak kategori V.
3. Penggunaan kekerasan atau intimidasi untuk menghalangi Reforma Agraria dikenai pidana penjara paling lama 4 tahun (5 tahun jika mengakibatkan luka berat), ditambah 1/3 jika dilakukan pejabat.
4. Pendudukan tanah Objek Reforma Agraria tanpa hak dikenai pidana penjara paling lama 4 tahun atau denda kategori IV; korporasi dikenai denda kategori IV sampai kategori VI.
5. Penguasaan tanah hasil Reforma Agraria melampaui batas maksimum dikenai pidana penjara paling lama 4 tahun atau denda kategori IV; korporasi dikenai denda kategori IV sampai kategori VI.