Undang-undang Darurat No. 8 Tahun 1954

Undang-Undang Darurat Nomor 8 Tahun 1954 bertujuan untuk menyelesaikan masalah penggunaan tanah perkebunan oleh rakyat yang terjadi akibat kebijakan masa pendudukan Jepang dan perjuangan kemerdekaan. Kebijakan ini muncul karena kebutuhan mendesak akan tanah untuk tempat tinggal dan bercocok tanam. Pemerintah merasa perlu mengatur penggunaan tanah ini secara hukum untuk kepentingan umum dan negara. Undang-undang ini mengatur mekanisme penyelesaian melalui perundingan antara pengusaha dan rakyat, dengan melibatkan Menteri Agraria dan pejabat terkait. Jika perundingan gagal, keputusan akan diambil oleh beberapa menteri terkait. Undang-undang ini juga menetapkan bahwa tanah yang digunakan tanpa izin setelah undang-undang berlaku tidak akan disertakan dalam penyelesaian. Selain itu, undang-undang ini mengatur tentang hak dan kewajiban pengusaha serta kompensasi bagi pengusaha yang haknya dicabut atau dibatalkan.

• Pelanggaran terhadap ketentuan dalam surat keputusan bersama dapat dikenai hukuman kurungan maksimal 3 bulan atau denda maksimal Rp. 500.
• Penggunaan tanah perkebunan tanpa izin setelah undang-undang berlaku juga dikenai hukuman serupa.