For the best experience, openVeritaskon desktop.

Free Trial active — Full AIYU access for 7 days, no credit card required.

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2017

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2017 tentang PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016

Also known as: Perda Kabupaten Lampung Barat 4/2017 · Perda Kabupaten Lampung Barat No. 4 Tahun 2017 · Perda Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2017

Status:
Active
Effective Date:28 Agustus 2017Publication Date:28 September 2017
Anggaran Belanja Daerah

Information

TypePeraturan Daerah (Perda)
ThemePERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016
LocationPemerintah Kabupaten Lampung Barat
Effective Date28 Agustus 2017
Publication Date28 September 2017
Place of EnactmentLiwa

Peraturan ini mencabut: (-)

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2016. Laporan keuangan yang menjadi bagian dari pertanggungjawaban ini meliputi laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, neraca, laporan operasional, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, dan catatan atas laporan keuangan. Laporan keuangan tersebut dilampiri dengan Laporan Kinerja, Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah, dan Ikhtisar Laporan Keuangan Pemerintahan Desa Tahun Anggaran 2016. Laporan realisasi anggaran menunjukkan pendapatan sebesar Rp1.020.799.728.472,87 dan belanja sebesar Rp999.084.481.887,58, menghasilkan surplus sebesar Rp21.715.246.585,29. Pembiayaan terdiri dari penerimaan sebesar Rp69.494.027.761,82 dan pengeluaran sebesar Rp7.974.000.000,00, dengan jumlah pembiayaan neto sebesar Rp61.520.027.761,82. Neraca per 31 Desember 2016 mencatat jumlah aset sebesar Rp.1.824.475.810.108,74, jumlah kewajiban sebesar Rp. 4.178.120.935,95, dan jumlah ekuitas sebesar Rp.1.820.297.689.172,79. Laporan operasional menunjukkan surplus sebesar Rp 223.678.236.374,43. Peraturan Bupati akan mengatur lebih lanjut mengenai penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2016.

(-)

(-)