For the best experience, openVeritaskon desktop.

Free Trial active — Full AIYU access for 7 days, no credit card required.

Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 7 Tahun 2013

Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 7 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Fungsi Pelayanan Terpadu Satu Pintu Bidang Penanaman Modal Di Badan Koordinasi Penanaman Modal

Also known as: Perka BKPM 7/2013 · Perka BKPM No. 7 Tahun 2013 · Perka BKPM Nomor 7 Tahun 2013

Status:
Active
Effective Date:13 Juni 2013Publication Date:13 Juni 2013
Investasi & Penanaman ModalPerizinan & Pelayanan Publik

Information

TypePeraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal
ThemePenyelenggaraan Fungsi Pelayanan Terpadu Satu Pintu Bidang Penanaman Modal Di Badan Koordinasi Penanaman Modal
LocationBadan Koordinasi Penanaman Modal
Effective Date13 Juni 2013
Publication Date13 Juni 2013
Place of EnactmentJakarta

(-)

Latar Belakang dan Tujuan: Peraturan ini diterbitkan untuk menyesuaikan dan menyempurnakan mekanisme penyelenggaraan fungsi Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di bidang penanaman modal guna meningkatkan kualitas pelayanan penanaman modal. Tujuannya adalah untuk menunjang pelaksanaan tugas fungsi BKPM dalam mewujudkan iklim penanaman modal yang berdaya saing dan menunjang kualitas perekonomian nasional.

Ketentuan Substansial: BKPM mendapatkan pendelegasian wewenang penerbitan perizinan dan nonperizinan dari Menteri Teknis/Kepala LPNK. Fungsi PTSP dilaksanakan oleh Kepala BKPM melalui Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal. Layanan yang diatur meliputi perizinan seperti Izin Prinsip Penanaman Modal, Izin Usaha, dan layanan nonperizinan seperti fasilitas bea masuk dan usulan fasilitas Pajak Penghasilan. Pelaksana fungsi PTSP terdiri dari Front Officer, Back Officer, Help Desk, dan Layanan Pengaduan. Seluruh layanan tidak dipungut biaya.

(-)

  • Pejabat pelaksana fungsi PTSP yang tidak disiplin dan berperilaku buruk dikenai sanksi administratif sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.