For the best experience, openVeritaskon desktop.

Free Trial active — Full AIYU access for 7 days, no credit card required.

Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-07/MBU/05/2015 Tahun 2015

Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-07/MBU/05/2015 Tahun 2015 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan

Also known as: Permen BUMN PER-07/MBU/05/2015 · Permen BUMN No. PER-07/MBU/05/2015

Status:
Inactive
Effective Date:22 Mei 2015Publication Date:22 Mei 2015
Badan Usaha Milik NegaraBantuan Sosial & Penanggulangan Bencana

Information

TypePeraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara
ThemeProgram Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan
LocationKementerian Badan Usaha Milik Negara
Effective Date22 Mei 2015
Publication Date22 Mei 2015
Place of EnactmentJakarta

Regulation History

Revokes

Revoked By

Peraturan ini mencabut: 1. Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor : PER-05/MBU/2007 tanggal 27 April 2007 2. Peraturan Menteri BUMN Nomor : PER-20/MBU/2012 tanggal 27 Desember 2012 3. Peraturan Menteri BUMN Nomor : PER-05/MBU/2013 tanggal 1 Mei 2013 4. Peraturan Menteri BUMN Nomor : PER-07/MBU/2013 tanggal 27 Juni 2013 5. Peraturan Menteri BUMN Nomor : PER-08/MBU/2013 tanggal 10 September 2013 6. Surat Deputi Bidang Restrukturisasi dan Perencanaan Strategis BUMN Nomor: S-92/D5.MBU/2013 tanggal 3 April 2013

Peraturan ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan. BUMN diwajibkan menyisihkan sebagian laba bersih untuk pembinaan usaha kecil dan masyarakat sekitar. Program Kemitraan bertujuan meningkatkan kemampuan usaha kecil agar mandiri, sedangkan Program Bina Lingkungan bertujuan memberdayakan kondisi sosial masyarakat. BUMN Pembina bertanggung jawab membentuk unit khusus, menyusun SOP, dan melaporkan pelaksanaan program. Usaha kecil yang memenuhi kriteria dapat menjadi Mitra Binaan dan menerima pinjaman. Dana program berasal dari laba setelah pajak dan sumber sah lainnya.

1. Ketentuan-ketentuan yang diterbitkan dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor PER-05/MBU/2007 sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-08/MBU/2013, tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan ini.

1. Kerjasama antara BUMN Pembina dengan BUMN Penyalur dan/atau Lembaga Penyalur harus memuat sanksi.