Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bangli Nomor 4 Tahun 2024

(-)

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk memberikan landasan hukum dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dan lembaga non-pemerintah dalam menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat yang berperspektif gender. Latar belakangnya adalah untuk mewujudkan kesetaraan, keadilan, dan kepastian hukum dalam pengarusutamaan gender dalam pembangunan.

Ketentuan substansial mencakup:

1. Tugas Pemerintah Daerah dalam merumuskan kebijakan, strategi, dan pedoman tentang pelaksanaan PUG.
2. Kewenangan Pemerintah Daerah dalam menetapkan kebijakan, mengkoordinasi, memfasilitasi, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan PUG.
3. Pembentukan Pokja PUG untuk percepatan pelembagaan PUG di seluruh Perangkat Daerah.
4. Peran serta Lembaga Non Pemerintah Daerah dan Perguruan Tinggi dalam penyelenggaraan PUG.
5. Pelaksanaan PUG melalui pemberdayaan perempuan dalam pembangunan daerah.

Hak dan kewajiban subjek hukum mencakup kewajiban menyusun kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan responsif gender yang dituangkan dalam RPJMD, RKPD, Renstra Perangkat Daerah, dan Renja Perangkat Daerah.

1. Pokja PUG yang telah dibentuk sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, tetap melaksanakan tugas sampai dengan dibentuknya Pokja PUG berdasarkan Peraturan Daerah ini.

(-)