For the best experience, openVeritaskon desktop.

Free Trial active — Full AIYU access for 7 days, no credit card required.

Peraturan Menteri Sekretaris Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020

Peraturan Menteri Sekretaris Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden

Also known as: Permensesneg 7/2020 · Permensesneg No. 7 Tahun 2020 · Permensesneg Nomor 7 Tahun 2020

Status:
Active
Effective Date:23 November 2020Publication Date:16 November 2020
Struktur Organisasi Pemerintah

Information

TypePeraturan Menteri Sekretaris Negara Republik Indonesia
ThemeOrganisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden
LocationKementerian Sekretariat Negara
Effective Date23 November 2020
Publication Date16 November 2020
Place of EnactmentJakarta

Regulation History

Revokes

Peraturan ini mencabut: 1. Peraturan Menteri Sekretaris Negara Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden

Latar Belakang dan Tujuan

Peraturan ini dibuat untuk menggantikan Peraturan Menteri Sekretaris Negara Nomor 2 Tahun 2007, guna menyederhanakan birokrasi dan mewujudkan organisasi Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden yang lebih proporsional, efektif, dan efisien.

Ketentuan Substansial

Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden bertanggung jawab kepada Dewan Pertimbangan Presiden dan dikoordinasikan oleh Menteri Sekretaris Negara. Tugasnya adalah memberikan dukungan teknis dan administrasi. Struktur organisasi terdiri dari Biro Data dan Informasi serta Biro Umum. Biro Data dan Informasi mengelola data kebijakan dan informasi publik, sedangkan Biro Umum mengelola program, anggaran, dan urusan administrasi lainnya.

1. Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, pejabat yang telah memangku jabatan di lingkungan Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan diangkatnya pejabat baru berdasarkan Peraturan Menteri ini. 2. Seluruh barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab setiap pegawai pada unit kerja tetap berada dalam penguasaan unit kerja dimaksud sampai dengan diatur kembali berdasarkan Peraturan Menteri ini.

(-)