Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sukamara Nomor 3 Tahun 2020

Peraturan ini mengubah: 1. Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 12 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sukamara Tahun Anggaran 2019. Latar belakangnya adalah untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang mengharuskan Kepala Daerah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada DPRD berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Ketentuan substansial dalam peraturan ini meliputi:

1. Laporan keuangan yang menjadi bagian dari pertanggungjawaban APBD, terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Arus Kas, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan.
2. Rincian laporan realisasi anggaran, termasuk pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit, dan pembiayaan.
3. Informasi mengenai Saldo Anggaran Lebih (SAL), aset, kewajiban, ekuitas, dan arus kas.
4. Lampiran-lampiran yang berisi rincian lebih lanjut dari laporan keuangan, seperti rekapitulasi realisasi anggaran, daftar piutang daerah, daftar penyertaan modal, dan daftar aset tetap daerah.

Peraturan ini juga mengamanatkan Bupati untuk menetapkan Peraturan Bupati tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagai rincian lebih lanjut.

(-)

(-)