For the best experience, openVeritaskon desktop.

Free Trial active — Full AIYU access for 7 days, no credit card required.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171 Tahun 2023

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pengelolaan Aset Pada Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam

Also known as: PMK 171/2023 · PMK No. 171 Tahun 2023 · PMK Nomor 171 Tahun 2023

Status:
Active
Effective Date:29 Desember 2023Publication Date:29 Desember 2023
Aset Milik Negara & DaerahPasar Modal & Bursa Komoditi

Information

TypePeraturan Menteri Keuangan
ThemeTata Cara Pengelolaan Aset Pada Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam
LocationKementerian Keuangan
Effective Date29 Desember 2023
Publication Date29 Desember 2023
Place of EnactmentJakarta

Regulation History

Revokes

Peraturan ini mencabut: 1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 59/PMK.06/2020 tentang Tata Cara Pengelolaan Aset pada Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 550) Peraturan ini mengubah: (-)

Peraturan Menteri Keuangan ini bertujuan untuk mengoptimalkan pengelolaan aset pada Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, menyesuaikan dengan perkembangan ekonomi di kawasan tersebut, dan melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2021. Peraturan ini mengatur pelaksanaan pengelolaan aset yang meliputi Barang Milik Negara (BMN) dan Aset Dalam Penguasaan (ADP). BMN mencakup barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN dan perolehan lainnya yang sah. ADP meliputi tanah yang tidak ditetapkan sebagai BMN. Pengelolaan aset dilakukan oleh Menteri Keuangan sebagai Pengelola Barang dan Kepala Badan Pengusahaan sebagai Pengguna Barang. Pengelolaan aset meliputi perencanaan kebutuhan, pengadaan, penggunaan, perubahan status aset, pemanfaatan, pengalokasian, pengamanan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan, serta pengawasan dan pengendalian. Peraturan ini juga mengatur kerja sama pemanfaatan aset dalam rangka penyediaan infrastruktur dan pengelolaan aset untuk bandar udara, pelabuhan, sumber daya air, dan limbah.

1. BMN berupa tanah yang telah diubah statusnya menjadi ADP sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, harus dimintakan reviu dari aparat pengawasan intern pemerintah untuk kemudian diterbitkan keputusan Perubahan Status Aset sebagai ADP oleh Kepala Badan Pengusahaan. 2. Permohonan Pemanfaatan berupa KSPI yang telah diajukan oleh Kepala Badan Pengusahaan dan belum mendapat persetujuan Menteri Keuangan dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri ini. 3. Persetujuan Pemanfaatan yang telah diterbitkan oleh Kepala Badan Pengusahaan sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, dinyatakan tetap berlaku. 4. Persetujuan Pemanfaatan yang telah diterbitkan oleh Kepala Badan Pengusahaan dan belum dilaksanakan, pelaksanaannya dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri ini. 5. Permohonan Pemanfaatan yang telah diajukan tetapi belum memperoleh persetujuan Kepala Badan Pengusahaan dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri ini. 6. Persetujuan pengelolaan selain sebagaimana dimaksud pada huruf b sampai dengan huruf e yang telah diterbitkan oleh Menteri Keuangan, dinyatakan tetap berlaku. 7. Permohonan persetujuan pengelolaan selain sebagaimana dimaksud pada huruf b sampai dengan huruf e yang telah diajukan oleh Kepala Badan Pengusahaan kepada Menteri Keuangan dan belum memperoleh persetujuan Menteri Keuangan dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri ini. 8. Kerja sama pengelolaan Aset yang sedang berlangsung berdasarkan persetujuan atau keputusan Kepala Badan Pengusahaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan tetap berlaku.

(-)