[{"_1":2,"_128":-5,"_129":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","93caff2c-880b-4688-ab87-9070652be5aa","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_124":125,"_126":127},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":80,"_81":82,"_83":84,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":116,"_117":118,"_119":120,"_121":-5,"_122":123},"title","Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal Di Sektor Jasa Keuangan","short_title","Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8 Tahun 2023","number","8","year","2023","published_date","2023-06-14","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","87562a34-231b-40c7-9b97-1b05bf771685","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Otoritas Jasa Keuangan","short_name","Peraturan OJK","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"93c6b73c-a854-43c4-82da-bf667210398b","Perbankan & Lembaga Keuangan","tags",[],"location","Otoritas Jasa Keuangan","place_of_enactment","Jakarta","theme","Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal Di Sektor Jasa Keuangan","subject_matter","Peraturan ini mengatur tentang ketentuan umum, kewajiban penerapan program APU, PPT dan PPPSPM di sektor jasa keuangan, pengawasan aktif direksi dan dewan komisaris, kebijakan dan prosedur, pengendalian intern, penerapan program APU, PPT dan PPPSPM di jaringan kantor dan perusahaan anak, sistem informasi manajemen, sumber daya manusia dan pelatihan, pelaporan, perhitungan sanksi denda, pengawasan dan pemantauan oleh otoritas jasa keuangan, ketentuan lain-lain, ketentuan peralihan dan ketentuan penutup","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

keuangan-perbankan
2023
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan NO. 8, LN.2023 (11)/117 hlm
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan TENTANG Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal Di Sektor Jasa Keuangan
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa untuk melakukan penguatan pencegahan tindak pidana\tpencucian uang, tindak pidana pendanaan terorisme, dan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal serta untuk mewujudkan integritas di sektor jasa keuangan, Otoritas Jasa Keuangan berkomitmen untuk mendukung regulasi yang sesuai dengan perkembangan prinsip internasional yang mengatur mengenai penerapan program anti pencucian uang, pencegahan pendanaan terorisme, dan pencegahan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal;\r\nb.\tbahwa untuk mewujudkan komitmen penerapan program anti pencucian uang, pencegahan pendanaan terorisme,\r\ndan pencegahan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal, perlu melakukan penyesuaian dengan perkembangan peraturan perundang-undangan di Indonesia yang secara langsung maupun tidak langsung berkaitan dengan penerapan program anti pencucian uang, pencegahan pendanaan terorisme, dan pencegahan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal di sektor jasa keuangan; c.\tbahwa mempertimbangkan perkembangan inovasi dan teknologi yang cepat dan dinamis di sektor jasa keuangan, perlu\tdidorong implementasi pemanfaatan teknologi informasi\tdi sektor jasa keuangan dengan tetap memperhatikan\taspek keamanan, kerahasiaan, serta mitigasi risiko dalam pencegahan tindak pidana pencucian uang, tindak pidana pendanaan terorisme, dan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal;\r\nd.\tbahwa menyikapi perkembangan sektor jasa keuangan yang\tkompleks dan dinamis sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, Peraturan Otoritas Jasa\t Keuangan Nomor 12/POJK.01/2017 tentang Penerapan\tAnti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan\t Terorisme di Sektor Jasa Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.01/2019 tentang Perubahan atas\t Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor\r\n12/POJK.01/2017 tentang Penerapan Anti Pencucian\r\nUang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan diperlukan penyempurnaan, sehingga perlu diganti;\r\ne.\tbahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan\tTerorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal di Sektor Jasa Keuangan;\r\n\r\n \n Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 \n Peraturan ini mengatur tentang ketentuan umum, kewajiban penerapan program APU, PPT dan PPPSPM di sektor jasa keuangan, pengawasan aktif direksi dan dewan komisaris, kebijakan dan prosedur, pengendalian intern, penerapan program APU, PPT dan PPPSPM di jaringan kantor dan perusahaan anak, sistem informasi manajemen, sumber daya manusia dan pelatihan, pelaporan, perhitungan sanksi denda, pengawasan dan pemantauan oleh otoritas jasa keuangan, ketentuan lain-lain, ketentuan peralihan dan ketentuan penutup \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 14 Juni 2023. \n Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.01/2017 tentang Penerapan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.01/2019 tentang Perubahan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.01/2017 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. \n 117 hlm \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n\n1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.01/2017 tentang Penerapan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6035);\n2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.01/2019 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.01/2017 tentang Penerapan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 178, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6394).","scope_and_parties","","policy_content","

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mengatur tentang penerapan program Anti Pencucian Uang (APU), Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT), dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (PPPSPM) di sektor jasa keuangan. Latar belakangnya adalah untuk memperkuat pencegahan tindak pidana pencucian uang, pendanaan terorisme, dan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal, serta mewujudkan integritas di sektor jasa keuangan. Tujuan dari peraturan ini adalah untuk mendukung regulasi yang sesuai dengan perkembangan prinsip internasional dan peraturan perundang-undangan di Indonesia.

\n\n

Ketentuan substansial dalam peraturan ini mencakup kewajiban Penyedia Jasa Keuangan (PJK) untuk menerapkan program APU, PPT, dan PPPSPM secara efektif, dengan memperhatikan risiko TPPU, TPPT, dan/atau PPSPM serta kegiatan, skala usaha, kompleksitas usaha, dan/atau karakteristik usaha PJK. Hal ini meliputi pengawasan aktif Direksi dan Dewan Komisaris, kebijakan dan prosedur, pengendalian intern, sistem informasi manajemen, serta sumber daya manusia dan pelatihan. PJK juga wajib mengidentifikasi, menilai, dan memahami risiko TPPU, TPPT, dan/atau PPSPM terhadap Nasabah, negara atau area geografis, produk, jasa, transaksi atau jaringan distribusi.

\n\n

Peraturan ini juga mengatur hak dan kewajiban subjek hukum, termasuk kewajiban perizinan, pendaftaran, persetujuan, pelaporan, atau notifikasi. Persyaratan khusus bagi badan hukum mencakup pembentukan unit kerja khusus dan/atau penunjukan pejabat yang bertanggung jawab terhadap penerapan program APU, PPT, dan PPPSPM.

","transitional_provisions","1. PJK menyesuaikan penerapan program APU, PPT, dan PPPSPM dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini diundangkan.\n2. Bagi PJK yang baru diwajibkan menerapkan program APU, PPT, dan PPPSPM sesuai dengan peraturan perundang-undangan, PJK menyesuaikan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini paling lama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak PJK diwajibkan menerapkan program APU, PPT, dan PPPSPM sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan. PJK menyampaikan rencana tindak serta kebijakan dan prosedur sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini paling lama 6 (enam) bulan sejak PJK diwajibkan menerapkan program APU, PPT, dan PPPSPM sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan.\n3. PJK yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan penerapan program APU, PPT, dan PPPSPM di sektor jasa keuangan sebelum berlakunya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, pemeriksaan, keputusan, dan pengenaan sanksi atas pelanggaran dimaksud didasarkan pada peraturan mengenai penerapan program APU, PPT, dan PPPSPM yang berlaku pada saat pelanggaran terjadi.","sanctions","1. Pelanggaran terhadap ketentuan dalam peraturan ini dapat dikenakan sanksi administratif.\n2. Sanksi administratif dapat berupa peringatan tertulis, denda, pembatasan kegiatan usaha, penurunan penilaian tingkat kesehatan, pembekuan kegiatan usaha, atau larangan sebagai pihak utama.","revokes",[95,101],{"_96":97,"_98":99,"_36":100},"text","Peraturan OJK No. 23 /POJK.01/2019 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.01/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/128526/peraturan-ojk-no-23-pojk012019-tahun-2019","243c5321-d39f-4012-b3cf-ae33a262e045",{"_96":102,"_98":86},"12/POJK.01/2017 tentang Penerapan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan","revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

FINANCIAL SERVICES AUTHORITY
REPUBLIC OF INDONESIA
COPY

REGULATION OF THE FINANCIAL SERVICES AUTHORITY
REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 8 OF 2023
CONCERNING
IMPLEMENTATION OF ANTI-MONEY LAUNDERING PROGRAM, PREVENTION OF TERRORISM
FINANCING, AND PREVENTION OF FINANCING OF WEAPONS OF MASS
DESTRUCTION PROLIFERATION IN THE FINANCIAL SERVICES SECTOR

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

BOARD OF COMMISSIONERS OF THE FINANCIAL SERVICES AUTHORITY

\n\n \n \n \n \n \n \n \n \n

Considering:

that in order to strengthen the prevention of money laundering, terrorism financing, and proliferation of weapons of mass destruction and to realize integrity in the financial services sector, the Financial Services Authority is committed to supporting regulations that are in accordance with the development of international principles governing the implementation of anti-money laundering programs, prevention of terrorism financing, and prevention of financing of weapons of mass destruction proliferation;
that in order to realize the commitment to implementing anti-money laundering programs, preventing terrorism financing, and preventing the financing of weapons of mass destruction proliferation, it is necessary to make adjustments to developments in laws and regulations in Indonesia that directly or indirectly relate to the implementation of anti-money laundering programs, prevention of terrorism financing, and prevention of financing of weapons of mass destruction proliferation in the financial services sector;
that considering the rapid and dynamic development of innovation and technology in the financial services sector, it is necessary to encourage the implementation of information technology utilization in the financial services sector while still paying attention to aspects of security, confidentiality, and risk mitigation in the prevention of money laundering, terrorism financing, and proliferation of weapons of mass destruction;
that in response to the complex and dynamic developments in the financial services sector as referred to in letters a, b, and c, Financial Services Authority Regulation Number 12/POJK.01/2017 concerning the Implementation of Anti-Money Laundering and Prevention of Terrorism Financing in the Financial Services Sector as amended by Financial Services Authority Regulation Number 23/POJK.01/2019 concerning Amendments to Financial Services Authority Regulation Number 12/POJK.01/2017 concerning the Implementation of Anti-Money Laundering and Prevention of Terrorism Financing in the Financial Services Sector requires improvement, so it needs to be replaced;
that based on the considerations as referred to in letters a, b, c, and d, it is necessary to stipulate a Financial Services Authority Regulation concerning the Implementation of Anti-Money Laundering Program, Prevention of Terrorism Financing, and Prevention of Financing of Weapons of Mass Destruction Proliferation in the Financial Services Sector.

Considering:

Law Number 8 of 2010 concerning the Prevention and Eradication of the Crime of Money Laundering (State Gazette of the Republic of Indonesia of 2010 Number 122, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 5164);
Law Number 21 of 2011 concerning the Financial Services Authority (State Gazette of the Republic of Indonesia of 2011 Number 111, Supplement to Laran Negara Republik Indonesia Number 5253) as amended by Law Number 4 of 2023 concerning the Development and Strengthening of the Financial Services Sector (State Gazette of the Republic of Indonesia of 2023 Number 4, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 6845);
Law Number 9 of 2013 concerning Prevention and Eradication of the Crime of Terrorism Financing (State Gazette of the Republic of Indonesia of 2013 Number 50, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 5406).

DECIDES:

\n\n \n \n \n \n \n \n

To stipulate :

REGULATION OF THE FINANCIAL SERVICES AUTHORITY CONCERNING THE IMPLEMENTATION OF ANTI-MONEY LAUNDERING PROGRAMS, PREVENTION OF TERRORISM FINANCING, AND PREVENTION OF FINANCING OF PROLIFERATION OF WEAPONS OF MASS DESTRUCTION IN THE FINANCIAL SERVICES SECTOR.

CHAPTER I
GENERAL PROVISIONS

","pdf_url","/proxy/pdf?id=93caff2c-880b-4688-ab87-9070652be5aa","actionData","errors"]