Peraturan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Nomor 5 Tahun 2020

(-)

Peraturan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Nomor 5 Tahun 2020 tentang Jadwal Retensi Arsip di Lingkungan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) ditetapkan dengan tujuan untuk memberdayakan arsip demi tercapainya ketertiban, penyusutan, dan penyelamatan arsip yang bernilai guna sebagai bahan bukti penyelenggaraan kegiatan serta pertanggungjawaban LPSK.

Peraturan ini mengatur jadwal retensi arsip (JRA) di LPSK, yang meliputi JRA Substantif dan JRA Fasilitatif. JRA Substantif mencakup arsip terkait perumusan kebijakan, penelaahan permohonan, persidangan dan administrasi putusan, serta pemenuhan hak saksi dan korban. JRA Fasilitatif mencakup arsip terkait perencanaan, keuangan, kerumahtanggaan, pengelolaan BMN, teknologi informasi dan komunikasi, pengadaan barang dan jasa, pengawasan, hukum, organisasi dan tata laksana, kerjasama, informasi dan hubungan masyarakat, kearsipan, kepustakaan, dan kepegawaian.

Retensi arsip dilakukan berdasarkan pertimbangan nilai guna arsip, dihitung sejak arsip diciptakan dan diregistrasi hingga pokok masalah pada naskah selesai diproses. Retensi arsip terdiri atas retensi arsip aktif dan retensi arsip inaktif. Keterangan dalam JRA memuat rekomendasi yang menetapkan arsip musnah, dinilai kembali, atau permanen, berdasarkan pertimbangan nilai guna, potensi sengketa, atau nilai kesejarahan.

(-)

(-)