Peraturan Daerah ini mengatur pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Tambrauw. Latar belakangnya adalah untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui sistem pengelolaan keuangan yang efektif, efisien, transparan, akuntabel, dan partisipatif, serta menyesuaikan dengan peraturan perundang-undangan terbaru. Peraturan ini mencakup berbagai aspek pengelolaan keuangan daerah, termasuk:
- **Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah:** Bupati sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah, yang dapat melimpahkan sebagian kekuasaannya kepada pejabat Perangkat Daerah.
- **Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD):** Proses penyusunan, penetapan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban APBD.
- **Pendapatan Daerah:** Rincian sumber-sumber pendapatan daerah, termasuk pendapatan asli daerah, pendapatan transfer, dan lain-lain pendapatan yang sah.
- **Belanja Daerah:** Alokasi belanja daerah untuk mendanai urusan pemerintahan wajib dan pilihan, dengan prioritas pada pelayanan dasar.
- **Pembiayaan Daerah:** Penerimaan dan pengeluaran pembiayaan daerah, termasuk Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA), pencairan dana cadangan, dan pinjaman daerah.
- **Akuntansi dan Pelaporan Keuangan:** Sistem akuntansi pemerintah daerah yang digunakan untuk menyusun dan menyajikan laporan keuangan.
- **Badan Layanan Umum Daerah (BLUD):** Pembentukan dan pengelolaan BLUD untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
- **Penyelesaian Kerugian Keuangan Daerah:** Proses penyelesaian kerugian keuangan daerah akibat tindakan melanggar hukum atau kelalaian.
- **Informasi Keuangan Daerah:** Penyediaan informasi keuangan daerah kepada masyarakat dan pemerintah pusat.
TAPD memiliki peran sentral dalam penyusunan APBD, melakukan verifikasi RKA SKPD, dan membahas rancangan APBD.
on desktop.