For the best experience, openVeritaskon desktop.

Free Trial active — Full AIYU access for 7 days, no credit card required.

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Semarang Nomor 27 Tahun 2015

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Semarang Nomor 27 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pembagian Jasa Pelayanan Dalam Pelayanan Pasien Badan Penyelenggara Jaminan Sosial di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Semarang

Also known as: Perda Kabupaten Semarang 27/2015 · Perda Kabupaten Semarang No. 27 Tahun 2015 · Perda Kabupaten Semarang Nomor 27 Tahun 2015

Status:
Active
Effective Date:21 April 2015Publication Date:20 April 2015
Perizinan & Pelayanan Publik

Information

TypePeraturan Daerah (Perda)
ThemeTata Cara Pembagian Jasa Pelayanan Dalam Pelayanan Pasien Badan Penyelenggara Jaminan Sosial di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Semarang
LocationPemerintah Kabupaten Semarang
Effective Date21 April 2015
Publication Date20 April 2015
Place of EnactmentUngaran

Regulation History

Revokes

Peraturan ini mencabut: 1. Peraturan Bupati Semarang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pembagian Jasa Pelayanan Dalam Pelayanan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, Jaminan Kesehatan Daerah, Surat Keterangan Tidak Mampu di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Semarang.

Peraturan Bupati ini mengatur tata cara pembagian jasa pelayanan dalam pelayanan pasien Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Semarang. Jasa pelayanan yang diberikan paling banyak 40% dengan rincian yang tercantum dalam lampiran peraturan. Pembagian jasa pelayanan diatur dan ditetapkan oleh masing-masing Direktur RSUD Kabupaten Semarang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Lampiran peraturan ini merinci prosentase pembagian jasa pelayanan medis dan instalasi farmasi, serta jasa pelayanan pada tindakan operasi di luar jam kerja. Prosentase pembagian jasa pelayanan medis meliputi tenaga medis (46%), tenaga paramedis (26%), direktur (6%), non medis (9%), pengendali program (10%), dan pengelola program (3%). Prosentase pembagian jasa pelayanan instalasi farmasi meliputi pengelola langsung IFRS (20%), pengelola penunjang medis (27%), pengelola penunjang paramedis (11%), pengendali program (19%), penunjang operasional (17%), dan direktur (6%). Jasa pelayanan pada tindakan operasi di luar jam kerja diberikan 100% kepada pelaksana.

(-)

(-)