Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Luwu Utara No. 5 Tahun 2011

(-)

Peraturan Daerah ini menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP Daerah) Kabupaten Luwu Utara untuk periode 2005-2025. RPJP Daerah ini bertujuan untuk memberikan arah dan prioritas pembangunan secara menyeluruh guna mewujudkan masyarakat yang maju dan sejahtera.

Latar Belakang dan Tujuan: RPJP Daerah dibentuk sebagai tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional. Tujuannya adalah untuk mewujudkan kehidupan yang demokratis, transparan, partisipatif, akuntabel, berkeadilan sosial, melindungi hak asasi manusia, dan menegakkan supremasi hukum.

Ketentuan Substansial:

• RPJP Daerah merupakan penjabaran dari tujuan dibentuknya Pemerintahan Kabupaten Luwu Utara melalui Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999.
• RPJP Daerah menjadi acuan dalam penyusunan RPJM Daerah yang memuat visi, misi, dan program Bupati, serta memperhatikan RPJM Nasional.
• Bupati yang sedang memerintah pada tahun terakhir pemerintahannya diwajibkan menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk tahun pertama periode Pemerintahan Bupati berikutnya.
• Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJPD dilakukan oleh Kepala Bappeda kabupaten, yang melaporkan hasilnya kepada Bupati.
• Perubahan RPJPD hanya dapat dilakukan apabila hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan ketidaksesuaian, terjadi perubahan mendasar (seperti bencana alam atau krisis ekonomi), atau merugikan kepentingan nasional.

1. Peraturan Daerah tentang RPJM Daerah yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten wajib disesuaikan dengan RPJP Daerah sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010.

(-)