Keputusan Menteri Pertanian Nomor 68/Kpts/HK.110/2/2017 Tahun 2017

Peraturan ini mengubah: 1. Rancangan Peraturan Menteri Pertanian tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 56/Permentan/PK.110/11/2015 tentang Produksi, Sertifikasi, dan Peredaran Benih Bina Tanaman Pangan dan Tanaman Hijauan Pakan Ternak (Benih). 2. Rancangan Peraturan Menteri Pertanian tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/ΟΤ.140/10/2011 tentang Pengujian, Pelepasan, dan Penarikan Varietas (Benih). 3. Rancangan Peraturan Menteri Pertanian tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 86/Permentan/ΟΤ.140/8/2013 tentang Rekomendasi Impor Produk Hortikultura. 4. Rancangan Peraturan Menteri Pertanian tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 05/Permentan/ΟΤ.140/2/2012 sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 76/Permentan/OT.140/7/2013 tentang Pemasukan dan Pengeluaran Benih Hortikultura. 5. Rancangan Peraturan Menteri Pertanian tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/ OT.140/8/2011 Tahun 2011 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pupuk An-Organik. 6. Rancangan Peraturan Menteri Pertanian tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 05/Permentan/ OT.140/1/2007 tentang Syarat dan Tata Cara Pengujian dan Pemberian Sertifikat Alat dan Mesin Budidaya Tanaman. 7. Rancangan Peraturan Menteri Pertanian tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 49/Permentan/ OT.140/9/2011 tentang Pedoman Pendidikan dan Pelatihan Pertanian Aparatur dan Non-Aparatur. 8. Rancangan Peraturan Menteri Pertanian tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 67/Permentan/ OT.140/11/2007 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan di Sekolah Pertanian Pembangunan. 9. Rancangan Peraturan Menteri Pertanian tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 26/Permentan/ OT.140/4/2012 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Balai Penyuluhan. 10. Rancangan Peraturan Menteri Pertanian tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/ OT.140/11/2008 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembinaan Penyuluh Pertanian Swadaya dan Penyuluh Pertanian Swasta. 11. Rancangan Peraturan Menteri Pertanian tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 12/Permentan/ΟΤ.140/3/2015 tentang Tindakan Karantina Hewan dan Tumbuhan terhadap Pemasukan Media Pembawa Hama Penyakit Hewan Karantina dan Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina di Tempat Pemeriksaan Karantina. 12. Rancangan Peraturan Menteri Pertanian tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 117/ dan Perizinan Permentan/HK.300/11/2013 tentang Pertanian. Pelayanan Perizinan Pertanian Secara Online. 13. Rancangan Peraturan Menteri Pertanian tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 41/Permentan/ΟΤ.140/3/2014 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Pertanian Berbasis E-planning. 14. Rancangan Peraturan Menteri Pertanian tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 31/Permentan/ ΟΤ.140/3/2010 tentang Pedoman Sistem Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pembangunan Pertanian. 15. Rancangan Peraturan Menteri Pertanian tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40/Permentan/ ΟΤ.010/08/2016 tentang Pemetaan Urusan Pemerintahan Bidang Pangan dan Bidang Pertanian. 16. Rancangan Peraturan Menteri Pertanian tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 06/Permentan/ KU.060/2/2016 tentang Pedoman Pemberian Tunjangan Kinerja Bagi Pegawai di Lingkungan Kementerian Pertanian. 17. Rancangan Peraturan Menteri Pertanian tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 337/Kpts/ ΟΤ.140/M/8/2005 tentang Pembinaan Atase Pertanian.

Keputusan Menteri ini menetapkan Program Legislasi Pertanian Tahun 2017 sebagai dasar penyusunan peraturan perundang-undangan di bidang pertanian. Program ini dilaksanakan oleh masing-masing unit kerja eselon I sesuai dengan tugas dan fungsinya. Unit kerja eselon I dapat mengajukan rancangan Peraturan Menteri/Keputusan Menteri di luar Program Legislasi Pertanian Tahun 2017 dalam kondisi tertentu, seperti mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik, atau bencana alam; berdasarkan kebutuhan Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, atau Putusan Mahkamah Agung; dan/atau menjalankan pemerintahan berdasarkan kewenangan Menteri Pertanian. Lampiran keputusan ini berisi daftar lengkap rancangan peraturan perundang-undangan prioritas tahun 2017.

(-)

(-)