For the best experience, openVeritaskon desktop.

Free Trial active — Full AIYU access for 7 days, no credit card required.

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kudus Nomor 6 Tahun 2009

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kudus Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2008

Also known as: Perda Kabupaten Kudus 6/2009 · Perda Kabupaten Kudus No. 6 Tahun 2009 · Perda Kabupaten Kudus Nomor 6 Tahun 2009

Status:
Active
Effective Date:18 Agustus 2009Publication Date:15 Agustus 2009
Anggaran Belanja Daerah

Information

TypePeraturan Daerah (Perda)
ThemePertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2008
LocationPemerintah Kabupaten Kudus
Effective Date18 Agustus 2009
Publication Date15 Agustus 2009
Place of EnactmentKudus

Peraturan ini mencabut: (-)

Peraturan Daerah ini mengatur tentang pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2008. Laporan keuangan yang menjadi pertanggungjawaban memuat Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan. Laporan Realisasi Anggaran menunjukkan pendapatan sebesar Rp. 774.638.582.965,83 dan belanja sebesar Rp. 726.323.425.107,00, menghasilkan surplus sebesar Rp. 48.315.157.858,83. Pembiayaan terdiri dari penerimaan sebesar Rp. 50.876.181.676,08 dan pengeluaran sebesar Rp. 4.472.157.736,00, menghasilkan surplus sebesar Rp. 46.404.023.940,08. Neraca per 31 Desember 2008 mencatat jumlah aset sebesar Rp.1.679.178.612.461,36, jumlah kewajiban sebesar Rp. 2.741.531.627,30, dan jumlah ekuitas dana sebesar Rp.1.676.437.080.834,06. Laporan Arus Kas menunjukkan saldo kas akhir per 31 Desember 2008 sebesar Rp. 94.796.129.985,91. Catatan atas Laporan Keuangan memuat informasi kuantitatif dan kualitatif atas pos-pos laporan keuangan. Lampiran peraturan daerah ini mencakup laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, catatan atas laporan keuangan, laporan kinerja, dan ikhtisar laporan keuangan BUMD/Perusahaan Daerah. Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sebagai rincian lebih lanjut.

(-)

(-)