Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Toraja utara Nomor 48 Tahun 2024

Peraturan Bupati Toraja Utara Nomor 48 Tahun 2024 ditetapkan sebagai pedoman tata kelola pengadaan barang dan jasa di lingkungan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Kebijakan ini bertujuan untuk mengoptimalkan value for money, meningkatkan transparansi, kompetisi, dan akuntabilitas dalam proses pengadaan, serta mendukung pemberdayaan produk dalam negeri dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah.

Secara substansial, peraturan ini mengatur kewenangan Direksi BUMD dalam merencanakan, menyiapkan, dan melaksanakan pengadaan barang, pekerjaan konstruksi, jasa konsultansi, dan jasa lainnya. Pengadaan dilakukan melalui metode swakelola atau penyedia, dengan tahapan yang mencakup perencanaan, persiapan, dan pelaksanaan. Metode pemilihan penyedia yang diatur meliputi E-purchasing, pengadaan langsung, penunjukan langsung, tender cepat, dan seleksi, dengan batasan nilai tertentu untuk masing-masing metode.

Peraturan ini juga menekankan pentingnya etika pengadaan, termasuk larangan pertentangan kepentingan, serta mengatur mekanisme pengadaan khusus seperti pengadaan jangka panjang dan pengadaan dalam keadaan darurat. Selain itu, ditetapkan pula pengecualian pengadaan untuk jenis belanja tertentu seperti listrik, air, dan bahan bakar. Pengawasan dan pembinaan atas pelaksanaan pengadaan ini dilakukan oleh Bupati melalui Dewan Pengawas atau Komisaris, serta Satuan Pengawas Internal BUMD.