For the best experience, openVeritaskon desktop.

Free Trial active — Full AIYU access for 7 days, no credit card required.

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Surakarta Nomor 7 Tahun 1995

Peraturan Daerah (Perda) Kota Surakarta Nomor 7 Tahun 1995 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pariwisata Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta

Also known as: Perda Kota Surakarta 7/1995 · Perda Kota Surakarta No. 7 Tahun 1995 · Perda Kota Surakarta Nomor 7 Tahun 1995

Status:
Active
Effective Date:13 Desember 1995Publication Date:12 Juni 1995
Struktur Organisasi PemerintahPariwisata & Kebudayaan

Information

TypePeraturan Daerah (Perda)
ThemeOrganisasi dan Tata Kerja Dinas Pariwisata Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta
LocationPemerintah Kota Surakarta
Effective Date13 Desember 1995
Publication Date12 Juni 1995
Place of EnactmentSurakarta

Peraturan ini mencabut: 1. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 2 Tahun 1987 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pariwisata Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta, kecuali ketentuan BAB II Pasal 2 yang mengatur tentang Pembentukan.

Peraturan Daerah ini mengatur tentang organisasi dan tata kerja Dinas Pariwisata Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta. Latar belakang ditetapkannya peraturan ini adalah untuk mengembangkan usaha pariwisata yang merupakan faktor potensial dalam pembangunan daerah secara menyeluruh dan merata. Hal ini didasarkan pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 1993 dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri tanggal 21 Oktober 1994 yang mengatur tentang pola organisasi dinas daerah.

Dinas Pariwisata memiliki tugas pokok membantu Walikotamadya Kepala Daerah dalam melaksanakan urusan rumah tangga daerah dan melaksanakan tugas pembantuan di bidang kepariwisataan. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Dinas Pariwisata memiliki fungsi merumuskan kebijaksanaan operasional, memberikan bimbingan dan pembinaan, serta memberikan perizinan sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Walikotamadya Kepala Daerah.

Susunan organisasi Dinas Pariwisata terdiri dari Kepala Dinas, Sub Bagian Tata Usaha, Seksi-seksi (Obyek dan Daya Tarik Wisata, Sarana Pariwisata, Pemasaran Wisata, Penyuluhan Wisata), Unit Pelaksanaan Teknis Dinas, dan Kelompok Jabatan Fungsional. Setiap bagian memiliki tugas dan fungsi masing-masing yang diatur dalam peraturan ini.

(-)

(-)