For the best experience, openVeritaskon desktop.

Free Trial active — Full AIYU access for 7 days, no credit card required.

Undang-undang (UU) Nomor 9 Tahun 2023

Undang-undang (UU) Nomor 9 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Selatan

Also known as: UU 9/2023 · UU No. 9 Tahun 2023 · UU Nomor 9 Tahun 2023

Status:
Active
Effective Date:4 Mei 2023
Hukum Pemerintahan DaerahOtonomi & Pemerintahan Daerah

Information

TypeUndang-undang (UU)
ThemeProvinsi Sumatera Selatan
LocationPemerintah Pusat
Effective Date04 Mei 2023
Publication Date-
Place of EnactmentJakarta

Regulation History

Revokes

Peraturan ini mencabut: 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Penetapan "Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan" dan "Undang-Undang Darurat No. 16 Tahun 1955 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 3 Tahun 1950".

Undang-Undang ini dibentuk untuk menggantikan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan ketatanegaraan. Tujuan utama dari kebijakan ini adalah untuk menegaskan kembali kedudukan Provinsi Sumatera Selatan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang efektif di wilayah tersebut. Provinsi Sumatera Selatan terdiri dari 13 kabupaten dan 4 kota, dengan ibu kota di Kota Palembang. Karakteristik wilayah ini meliputi kawasan dataran rendah dan tinggi, potensi sumber daya alam, serta keragaman suku dan budaya. Kebijakan ini juga menetapkan tanggal 15 Mei sebagai hari jadi Provinsi Sumatera Selatan.

1. Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.

(-)