For the best experience, openVeritaskon desktop.

Free Trial active — Full AIYU access for 7 days, no credit card required.

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 71 Tahun 2022

Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 71 Tahun 2022 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pranata Sumber Daya Manusia Aparatur

Also known as: PERPRES 71/2022 · PERPRES No. 71 Tahun 2022 · PERPRES Nomor 71 Tahun 2022

Status:
Active
Effective Date:27 April 2022Publication Date:27 April 2022
Profesi & Sertifikasi KeahlianAparatur Sipil NegaraKompensasi & Tunjangan Pejabat

Information

TypePeraturan Presiden (Perpres)
ThemeTunjangan Jabatan Fungsional Pranata Sumber Daya Manusia Aparatur
LocationPemerintah Pusat
Effective Date27 April 2022
Publication Date27 April 2022
Place of EnactmentJakarta

Regulation History

Revokes

Peraturan ini mencabut: 1. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2013 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Analis Kepegawaian.

Peraturan Presiden ini bertujuan untuk meningkatkan mutu, prestasi, pengabdian, dan produktivitas kinerja Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional Pranata Sumber Daya Manusia Aparatur. Untuk mencapai tujuan tersebut, diberikan Tunjangan Jabatan Fungsional yang sesuai dengan beban kerja dan tanggung jawab pekerjaan. Peraturan ini menggantikan Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2013 yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan saat ini. Tunjangan ini diberikan setiap bulan dan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk PNS di instansi pusat, serta dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk PNS di instansi daerah. Pemberian tunjangan dihentikan jika PNS diangkat dalam jabatan struktural atau fungsional lain, atau karena alasan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

1. Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, ketentuan yang mengatur mengenai Tunjangan Jabatan Fungsional Analis Kepegawaian Pelaksana, Analis Kepegawaian Pelaksana Lanjutan, dan Analis Kepegawaian Penyelia sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2013 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

(-)