Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/38/PBI/2005

Peraturan ini mengubah: 1. Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/9/PBI/2004 tentang Tindak Lanjut Pengawasan dan Penetapan Status Bank.

Peraturan Bank Indonesia ini mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/9/PBI/2004 tentang Tindak Lanjut Pengawasan dan Penetapan Status Bank. Perubahan tersebut meliputi penyesuaian dengan Undang-Undang tentang Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), yang mengatur fungsi LPS dalam penyelamatan dan likuidasi bank. Beberapa poin penting dalam perubahan ini adalah: - Penambahan definisi Komite Koordinasi dan Lembaga Penjamin Simpanan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004. - Penghapusan Pasal 7 ayat (4). - Kewajiban Bank Indonesia untuk memberitahukan kepada LPS mengenai bank yang ditempatkan dalam pengawasan khusus, disertai keterangan mengenai kondisi bank tersebut. - Perubahan ketentuan mengenai pengumuman bank yang ditempatkan dalam pengawasan khusus berdasarkan rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM). - Prosedur koordinasi dengan Komite Koordinasi jika permasalahan bank berdampak sistemik, termasuk langkah-langkah penanganan bank. - Kriteria dan prosedur terkait bank yang tidak berdampak sistemik, termasuk pemberitahuan kepada LPS dan kemungkinan pencabutan izin usaha bank.

(-)

(-)