Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2019

Peraturan ini mencabut: 1. Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi di Lingkungan Pemerintahan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 758)

Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara ini mengatur pelaksanaan persandian untuk pengamanan informasi di pemerintah daerah. Latar belakangnya adalah untuk melaksanakan urusan pemerintahan bidang persandian di daerah yang memerlukan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang relevan dengan perubahan peraturan perundang-undangan.

Tujuan dari peraturan ini adalah untuk menciptakan harmonisasi antara Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah dalam melaksanakan persandian, meningkatkan komitmen dan efektivitas pemerintah daerah, serta memberikan pedoman dalam menetapkan pola hubungan komunikasi sandi antar perangkat daerah.

Ketentuan substansial meliputi:

1. Penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota, yang dilaksanakan melalui penyusunan kebijakan pengamanan informasi, pengelolaan sumber daya keamanan informasi, pengamanan sistem elektronik dan informasi nonelektronik, serta penyediaan layanan keamanan informasi.
2. Penetapan pola hubungan komunikasi sandi antar perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota untuk menentukan jaring komunikasi sandi internal pemerintah daerah.
3. Gubernur atau Bupati/Wali Kota bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi di daerahnya masing-masing.
4. Perangkat Daerah melaksanakan pengelolaan sumber daya keamanan informasi, pengamanan sistem elektronik dan informasi nonelektronik, serta penyediaan layanan keamanan informasi.
5. Pemerintah Daerah wajib menggunakan Sertifikat Elektronik pada setiap layanan publik dan layanan pemerintahan berbasis elektronik.

(-)

(-)