Peraturan Menteri Sosial Nomor 16 Tahun 2019

Peraturan ini mencabut: 1. Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2017 tentang Standar Rehabilitasi Sosial dengan Pendekatan Profesi Pekerjaan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 744), sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Menteri ini.

Peraturan Menteri Sosial ini mengatur tentang Standar Nasional Rehabilitasi Sosial (SNRS) yang bertujuan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS), keluarga, dan masyarakat yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar. SNRS memberikan pedoman dalam pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar dan Lanjut, melaksanakan pembinaan dan pengawasan, menjadi dasar penyusunan laporan dan evaluasi, memberikan perlindungan terhadap PPKS, meningkatkan kualitas pelaksanaan, dan memperluas jangkauan pelaksanaan Rehabilitasi Sosial.

Rehabilitasi Sosial ditujukan kepada seseorang yang mengalami disfungsi sosial, meliputi anak-anak yang memerlukan perlindungan khusus, penyandang disabilitas, tuna sosial (TS), korban perdagangan orang (KPO), korban tindak kekerasan (KTK), lanjut usia, dan korban penyalahgunaan NAPZA. Rehabilitasi Sosial terdiri atas Rehabilitasi Sosial Dasar dan Rehabilitasi Sosial Lanjut, yang dilaksanakan melalui tahapan pendekatan awal, asesmen, penyusunan rencana intervensi, intervensi, resosialisasi, terminasi, dan bimbingan lanjut.

Rehabilitasi Sosial Dasar merupakan upaya memulihkan keberfungsian sosial PPKS, keluarga, dan masyarakat, yang menjadi tanggung jawab gubernur dan bupati/wali kota. Rehabilitasi Sosial Lanjut merupakan upaya mengembangkan fungsi sosial individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat, yang dilakukan dalam berbagai bentuk seperti motivasi, pelatihan vokasional, layanan aksesibilitas, dan bimbingan resosialisasi. Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Lanjut dilakukan melalui Program Rehabilitasi Sosial (Progres) yang terdiri atas 5 kluster: Anak, Penyandang Disabilitas, TS dan KPO, Korban Penyalahgunaan NAPZA, dan Lanjut Usia.

Peraturan ini juga mengatur tentang sumber daya manusia dalam Rehabilitasi Sosial, yang terdiri atas Pekerja Sosial, Tenaga Kesejahteraan Sosial, Relawan Sosial, dan Penyuluh Sosial. Menteri Sosial, Gubernur, dan Bupati/Wali Kota memiliki tanggung jawab masing-masing dalam pelaksanaan SNRS, termasuk merumuskan kebijakan, mengalokasikan anggaran, melakukan supervisi dan evaluasi, serta membangun sistem rujukan.

(-)

(-)