For the best experience, openVeritaskon desktop.

Free Trial active — Full AIYU access for 7 days, no credit card required.

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Kalimantan Timur Nomor 5 Tahun 2023

Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Kalimantan Timur Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022

Also known as: Perda Provinsi Kalimantan Timur 5/2023 · Perda Provinsi Kalimantan Timur No. 5 Tahun 2023 · Perda Provinsi Kalimantan Timur Nomor 5 Tahun 2023

Status:
Active
Effective Date:30 Agustus 2023Publication Date:30 Agustus 2023
Anggaran Belanja Daerah

Information

TypePeraturan Daerah (Perda)
ThemePertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022
LocationPemerintah Provinsi Kalimantan Timur
Effective Date30 Agustus 2023
Publication Date30 Agustus 2023
Place of EnactmentSamarinda

Peraturan ini mengubah: 1. Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Nomor 43 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 35 Tahun 2022 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022 (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022 Nomor 43)

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2022. Laporan keuangan yang menjadi pertanggungjawaban pelaksanaan APBD meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas laporan keuangan yang dilampiri dengan ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah.

Laporan Realisasi Anggaran menunjukkan pendapatan sebesar Rp 16.804.693.779.012,73, belanja sebesar Rp 7.988.479.154.623,68, transfer sebesar Rp 4.405.266.678.744,00, sehingga surplus sebesar Rp 4.410.947.945.645,05. Pembiayaan terdiri dari penerimaan sebesar Rp 2.446.993.522.587,50 dan pengeluaran sebesar Rp 236.600.000.000,00, sehingga pembiayaan netto sebesar Rp 2.210.393.522.587,50. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) adalah sebesar Rp 6.621.341.468.232,55.

Peraturan ini juga mengatur mengenai uraian laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Lampiran-lampiran yang berisi rincian lebih lanjut dari laporan-laporan tersebut juga merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. Gubernur Kalimantan Timur menetapkan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

(-)

(-)