Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bangli Nomor 10 Tahun 2024

(-)

Peraturan Daerah ini mengatur tentang pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bangli Tahun Anggaran 2023. Laporan keuangan yang menjadi bagian dari pertanggungjawaban ini meliputi:

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA), yang mencakup pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah.
2. Laporan Saldo Anggaran Lebih (SAL), yang menunjukkan sisa anggaran lebih pada akhir tahun anggaran.
3. Neraca, yang menggambarkan posisi keuangan daerah pada akhir periode pelaporan.
4. Laporan Operasional (LO), yang menyajikan informasi mengenai pendapatan, beban, surplus/defisit operasional dan non-operasional.
5. Laporan Arus Kas (LAK), yang menunjukkan arus kas masuk dan keluar dari aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris.
6. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), yang menyajikan informasi perubahan ekuitas selama periode pelaporan.
7. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK), yang memberikan penjelasan rinci atas pos-pos laporan keuangan.

Laporan keuangan tersebut dilampiri dengan laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)/Perusahaan Daerah. Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD ini dijabarkan lebih lanjut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, meliputi berbagai rincian dan rekapitulasi terkait anggaran, aset, kewajiban, dan investasi daerah, serta ikhtisar laporan keuangan BUMD/Perusahaan Daerah.

Ketentuan lebih lanjut mengenai penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah diatur dengan Peraturan Bupati.

(-)

(-)