[{"_1":2,"_138":-5,"_139":-5},"loaderData",{"_3":4,"_36":37,"_38":39},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9,"_10":11,"_12":13,"_32":33,"_34":35},"locale","en","session","skin","neptunus","ssoEnabled",true,"ENV",{"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27,"_28":29,"_30":31},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-Utk0Sjf97WJDzPZp","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","sentryTrace","81a6f199326d035629eb2f3448a662a6-559704be18bbb66a","sentryBaggage","sentry-environment=production,sentry-public_key=4ccbe4391cfa90b0d1dd7cac9f108b9f,sentry-trace_id=81a6f199326d035629eb2f3448a662a6,sentry-org_id=4511369588899840","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_40":41,"_42":43,"_137":133},"regulationId","8ba3c127-67a0-4a29-b72b-94badc12553d","regulationData",{"_44":41,"_45":46,"_134":-5,"_135":136},"regulation_id","overview",{"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_55":56,"_57":58,"_59":60,"_61":62,"_68":69,"_70":71,"_75":76,"_80":81,"_82":-5,"_83":84,"_85":86,"_87":88,"_89":-5,"_90":91,"_92":-5,"_93":-5,"_94":-5,"_95":-5,"_96":-5,"_97":98,"_109":110,"_111":112,"_117":118,"_119":120,"_121":122,"_123":124,"_125":126,"_127":128,"_129":130,"_131":-5,"_132":133},"title","Peraturan Menteri Hukum Nomor 38 Tahun 2025 tentang Jabatan dan Kelas Jabatan di Lingkungan Kementerian Hukum","short_title","Peraturan Menteri Hukum Nomor 38 Tahun 2025","number","38","year","2025","published_date","2025-10-16","effective_date","2025-10-17","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_63":60,"_64":65,"_66":67},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","361d828a-75ec-4544-b1ef-446dadfdac55","type",{"_63":69,"_64":72,"_73":74},"Peraturan Menteri Hukum","short_name","Permenkum","subjects",[77],{"_63":78,"_64":79,"_66":-5},"11223620-0ed2-4d39-afcc-7656055ef432","Aparatur Sipil Negara","tags",[],"sectors","location","Kementerian Hukum","place_of_enactment","Jakarta","theme","Jabatan dan Kelas Jabatan di Lingkungan Kementerian Hukum","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Jabatan - Kelas Jabatan - Kementerian Hukum
2025
Peraturan Menteri Hukum NO. 38, BN 2025 (841): 5 hlm.; peraturan.go.id
Peraturan Menteri Hukum TENTANG Jabatan dan Kelas Jabatan di Lingkungan Kementerian Hukum
ABSTRAK:	\n \n Berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2025 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Hukum dan melaksanakan kebijakan pemerintah di bidang Aparatur Sipil Negara, perlu menetapkan jabatan dan kelas jabatan di lingkungan Kementerian Hukum. \n Dasar hukum Permenkum ini adalah Pasal 17 ayat (3) UUD 1945; UU No. 39 Tahun 2008; Perpres No. 155 Tahun 2024; Perpres No. 28 Tahun 2025; Permen PANRB No.. 39 Tahun 2013; Permenkum No. 1 Tahun 2024; dan Permenkum No 2 Tahun 2024. \n Permenkum ini mengatur mengenai Jabatan dan Kelas Jabatan di Lingkungan Kementerian Hukum. Pegawai wajib melaksanakan tugas sesuai dengan Jabatannya, yang terdiri atas Jabatan manajerial dan jabatan nonmanajerial. Jabatan memiliki Kelas Jabatan. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Menteri Hukum ini mulai berlaku pada tanggal 17 Oktober 2025. \n Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, ketentuan mengenai Kelas Jabatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 9 Tahun 2021 tentang Jabatan dan Kelas Jabatan di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 102) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 21 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 9 Tahun 2021 tentang Jabatan dan Kelas Jabatan di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1083), dinyatakan tidak berlaku bagi Pegawai kecuali ketentuan Pasal 7A, Pasal 7B, dan Pasal 7C. \n Lampiran file: 21 hlm. \n \n

","regulatory_relationship","scope_and_parties","policy_content","transitional_provisions","sanctions","revokes",[99,105],{"_100":101,"_102":103,"_44":104},"text","Permenkumham No. 21 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 9 Tahun 2021 tentang Jabatan dan Kelas Jabatan di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi ManusiaKetentuan mengenai Kelas Jabatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 9 Tahun 2021 tentang Jabatan dan Kelas Jabatan di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 102) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 21 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 9 Tahun 2021 tentang Jabatan dan Kelas Jabatan di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1083), dinyatakan tidak berlaku bagi Pegawai kecuali ketentuan Pasal 7A, Pasal 7B, dan Pasal 7C.","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/280240/permenkumham-no-21-tahun-2022","5d0b7fdf-0296-44c4-b852-feca4f9b8e83",{"_100":106,"_102":107,"_44":108},"Permenkumham No. 9 Tahun 2021 tentang Jabatan dan Kelas Jabatan di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi ManusiaKetentuan mengenai Kelas Jabatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 9 Tahun 2021 tentang Jabatan dan Kelas Jabatan di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 102) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 21 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 9 Tahun 2021 tentang Jabatan dan Kelas Jabatan di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1083), dinyatakan tidak berlaku bagi Pegawai kecuali ketentuan Pasal 7A, Pasal 7B, dan Pasal 7C.","https://peraturan.bpk.go.id/Details/170954/permenkumham-no-9-tahun-2021","99bbb03e-1ff9-4638-b102-b8202df7b57f","revoked_by",[],"partially_revokes",[113,115],{"_100":114,"_102":107,"_44":108},"Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 9 Tahun 2021",{"_100":116,"_102":103,"_44":104},"Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 21 Tahun 2022","partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","pdf_url","/proxy/pdf?id=8ba3c127-67a0-4a29-b72b-94badc12553d","notFound","actionData","errors"]