Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 1 Tahun 2022

(-)

Peraturan Menteri ini mengatur tentang tata cara pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD). Tujuan dari pemantauan dan evaluasi ini adalah untuk memastikan sinkronisasi pelaksanaan PPKD dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah dalam rangka Pemajuan Kebudayaan.

Latar Belakang dan Tujuan:

Peraturan ini dibuat untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah dan Strategi Kebudayaan. Tujuannya adalah untuk menetapkan tata cara pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah.

Ketentuan Substansial:

Pemantauan dan evaluasi dilakukan terhadap PPKD yang telah ditetapkan (baik tingkat kabupaten/kota maupun provinsi) dan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJMD dan RKPD kabupaten/kota dan provinsi). Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PPKD kabupaten/kota, sementara Menteri (didelegasikan kepada Direktur Jenderal) melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PPKD provinsi. Tahapan pemantauan dan evaluasi meliputi pengumpulan data (melalui Borang Identifikasi dan Borang Capaian), pemeriksaan, penilaian, dan pelaporan. Hasil pemantauan dan evaluasi digunakan sebagai rujukan dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah. Menteri mempublikasikan hasil pemantauan dan evaluasi secara daring. Pembinaan dilakukan oleh Menteri kepada gubernur dan gubernur kepada bupati/wali kota melalui bimbingan, pendampingan, dan/atau supervisi. Pendanaan dibebankan pada APBN dan APBD.

1. Pengisian Borang Identifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan Pasal 12 untuk tahun 2022 diserahkan paling lambat bulan Maret 2022.

(-)