[{"_1":2,"_135":-5,"_136":-5},"loaderData",{"_3":4,"_36":37,"_38":39},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9,"_10":11,"_12":13,"_32":33,"_34":35},"locale","en","session","skin","neptunus","ssoEnabled",true,"ENV",{"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27,"_28":29,"_30":31},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-Utk0Sjf97WJDzPZp","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","sentryTrace","023f5376a14132c0ee83049bd6bedb32-7a0f147fc3677fd8-1","sentryBaggage","sentry-environment=production,sentry-public_key=4ccbe4391cfa90b0d1dd7cac9f108b9f,sentry-trace_id=023f5376a14132c0ee83049bd6bedb32,sentry-org_id=4511369588899840,sentry-transaction=GET%20http%3A%2F%2Fveritask.ai%2Fen%2Fsearch-engine%2Fregulation%2F890268c4-922e-47e2-a48f-1fd9b6e64dfc,sentry-sampled=true,sentry-sample_rand=0.37562230972476063,sentry-sample_rate=0.1","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_40":41,"_42":43,"_134":130},"regulationId","890268c4-922e-47e2-a48f-1fd9b6e64dfc","regulationData",{"_44":41,"_45":46,"_131":-5,"_132":133},"regulation_id","overview",{"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_55":56,"_57":58,"_59":60,"_61":62,"_68":69,"_70":71,"_75":76,"_80":81,"_82":-5,"_83":84,"_85":86,"_87":88,"_89":-5,"_90":91,"_92":-5,"_93":-5,"_94":-5,"_95":-5,"_96":-5,"_97":98,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_114":115,"_120":121,"_122":123,"_124":125,"_126":127,"_128":-5,"_129":130},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bandung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Penanaman Modal","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bandung Nomor 2 Tahun 2019","number","2","year","2019","published_date","2019-01-21","effective_date","2019-02-21","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_63":60,"_64":65,"_66":67},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_63":69,"_64":72,"_73":74},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[77],{"_63":78,"_64":79,"_66":-5},"08d47910-8898-4f93-abec-3bdaafd3376a","Investasi & Penanaman Modal","tags",[],"sectors","location","Pemerintah Kabupaten Bandung","place_of_enactment","Soreang","theme","Penanaman Modal","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

penanaman - modal
2019
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 2, LD 2019/02
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Penanaman Modal
ABSTRAK:	\n \n bahwa dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-\r\nUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, perlu dilaksanakan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dengan berlandaskan pada demokrasi ekonomi;\r\nbahwa penyelenggaraan penanaman modal daerah merupakan salah satu penggerak perekonomian daerah, pembiayaan pembangunan daerah, penciptaan lapangan kerja dan peningkatan daya saing daerah, sehingga perlu diciptakan iklim penanaman modal yang kondusif, promotif, memberikan kepastian hukum, keadilan, dan efisien dengan tetap memperhatikan kepentingan ekonomi nasional;\r\nbahwa Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor13 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal Daerah Kabupaten Bandung dianggap sudah tidak sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga perlu diganti;\r\nbahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penanaman Modal; \n Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;\r\nUndang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);\r\nUndang-Undang Nomor 25 Tahun 2007\r\nUndang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);\r\nUndang-Undang Nomor 30 Tahun 2014\r\nPeraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008\r\nPeraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017\r\nPeraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018\r\nPeraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018\r\nPeraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012\r\nPeraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2016\r\nPeraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 \n peratuan ini mengatur tentang ketetuan umum, kebijakan dasar penanaman modal, kelembagaan dan kewenangan penyelenggaraan penanaman modal, peerencanaan penanaman modal, pengembangan potensi dan peluang penanaman modal, promosi penanaman modal, ingkup pelayanan penanaman modal, data sistem informasi penenaman modal, pemberdayaan usaha, pengendalian pelaksanaan penanaman modal, laporan kegiatan penanaman modal, penyebarluasan, pendidikan, dan pelatihan, satuan tugas perceparan penanaman modal, insentif dan kemudian penenaman modal, partisipasi masyarakat dan dunia usaha, ketentuan penutup \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Februari 2019. \n Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal Daerah di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2011 Nomor 13) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2014 Nomor 13), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.\r\nPeraturan Daerah ini mulai berlaku, semua produk hukum daerah yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal Daerah di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2011 Nomor 13) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2014 Nomor 13), dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini. \n 31 Hlm. \n \n

","regulatory_relationship","scope_and_parties","policy_content","transitional_provisions","sanctions","revokes",[99],{"_100":101,"_102":103,"_44":104},"text","PERDA Kab. Bandung No. 13 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal Daerah Di Kabupaten Bandung","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/199170/perda-kab-bandung-no-13-tahun-2011","90c838de-972f-490c-b757-aa85f7848ad7","revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[113],{"_100":101,"_102":103,"_44":104},"amended_by",[116],{"_100":117,"_102":118,"_44":119},"PERDA Kab. Bandung No. 17 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Penanaman Modal","https://peraturan.bpk.go.id/Details/255843/perda-kab-bandung-no-17-tahun-2022","1154d4b5-fca7-48a3-bf2d-650fffa5ee51","partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","pdf_url","/proxy/pdf?id=890268c4-922e-47e2-a48f-1fd9b6e64dfc","notFound","actionData","errors"]