For the best experience, openVeritaskon desktop.

Free Trial active — Full AIYU access for 7 days, no credit card required.

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Sulawesi Tengah No. 18 Tahun 2014

Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 18 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas

Also known as: Perda Provinsi Sulawesi Tengah 18/2014 · Perda Provinsi Sulawesi Tengah No. 18 Tahun 2014 · Perda Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 18 Tahun 2014

Status:
Active
Effective Date:26 September 2014Publication Date:26 September 2014
Perlindungan Hak Asasi

Information

TypePeraturan Daerah (Perda)
ThemePerlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas
LocationPemerintah Provinsi Sulawesi Tengah
Effective Date26 September 2014
Publication Date26 September 2014
Place of EnactmentPalu

(-)

Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 18 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas bertujuan untuk mewujudkan kesamaan kedudukan, hak, kewajiban, dan peran penyandang disabilitas. Latar belakangnya adalah untuk memberikan kepastian hukum dalam pemenuhan hak dan penyediaan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas di Provinsi Sulawesi Tengah, sejalan dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas. Ketentuan substansial dalam peraturan ini mencakup hak dan kewajiban penyandang disabilitas, kesamaan kesempatan dalam berbagai aspek kehidupan (pendidikan, pekerjaan, sosial, kesehatan), peran serta masyarakat, serta koordinasi, pembinaan, dan pengawasan oleh pemerintah daerah. Pemerintah daerah berkewajiban menetapkan kebijakan pemenuhan hak penyandang disabilitas secara sistematis dan komprehensif, mengembangkan kerjasama dengan berbagai pihak, membantu pemerintah daerah kabupaten/kota, serta melakukan kampanye dan sosialisasi. Peraturan ini juga mengatur tentang penyediaan aksesibilitas fisik dan non-fisik pada sarana dan prasarana umum. Kesamaan kesempatan dalam pendidikan dan pekerjaan diatur dengan mewajibkan penyelenggara pendidikan dan pemberi kerja untuk memberikan kesempatan yang sama kepada penyandang disabilitas. Masyarakat juga memiliki peran dalam upaya peningkatan kesejahteraan penyandang disabilitas.

(-)

( - )