Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 5 Tahun 2021

(-)

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk memberikan pedoman dan kepastian hukum dalam pengembangan budaya literasi di Nusa Tenggara Timur, dengan fokus pada peningkatan literasi dasar yang meliputi baca, tulis, numerasi, sains, digital, finansial, budaya, dan kewargaan. Tujuannya adalah menumbuhkembangkan budi pekerti peserta didik, ASN, dan keluarga sebagai pembelajar sepanjang hayat.

Ketentuan Substansial:

Pemerintah Daerah berwenang memanfaatkan potensi daerah untuk pengembangan literasi dan menetapkan kebijakan strategis yang melibatkan satuan pendidikan (SMA/SMK/SLB), perangkat daerah (ASN), dan masyarakat. Satuan pendidikan, perangkat daerah, dan masyarakat wajib menumbuhkembangkan budaya literasi melalui berbagai kegiatan, seperti membaca 15 menit setiap hari, membuat program literasi, menyediakan bahan bacaan, dan mengelola perpustakaan. Komponen literasi yang ditekankan meliputi literasi dini, dasar, perpustakaan, teknologi, dan visual. Pengembangan literasi dilakukan bertahap dan berkelanjutan, dengan strategi mengkondisikan lingkungan ramah literasi, membangun lingkungan sosial yang efektif, dan memanfaatkan teknologi informasi.

Keluarga dan masyarakat berperan serta dalam pembudayaan literasi melalui penyediaan sarana, prasarana, dan keteladanan. Pemerintah Provinsi melakukan pembinaan dan pengawasan, serta memberikan penghargaan kepada pihak-pihak yang berjasa dalam pengembangan literasi. Pendanaan kegiatan literasi berasal dari APBD dan sumber lain yang sah.

(-)

1. Gubernur berwenang memberikan sanksi administratif kepada Perangkat Daerah dan Satuan Pendidikan yang tidak mendukung, memfasilitasi, melaksanakan kegiatan pengelolaan, pengembangan, promosi, sosialisasi dan pembudayaan literasi. 2. Sanksi administratif dapat berupa teguran lisan, teguran tertulis, serta sanksi administratif lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.